Golkar dan PKB Sama-Sama Incar Ketua MPR

PARTAI Golkar berkukuh dan berkeyakinan akan mendapatkan kursi ketua MPR RI periode 2019-2024. Untuk memuluskan tekad tersebut, 'Partai Beringin' terus melobi sesama parpol anggota Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengaku tak khawatir perihal adanya partai lain, seperti PKB yang juga menyatakan mengincar kursi ketua MPR. Ia yakin nantinya perolehan suara pemilu legislatif yang akan menentukan.

"Tentu kita lihat kursinya saja. Di parlemen kan posisi berdasar kursi. Kalau di MPR terkait dengan paket, dan tentu paket koalisi pemerin-tah ini kan terdiri atas beberapa partai. Nah, akan dilihat secara proporsional, tetapi kan urutan bergantung kursi," ujar Airlangga di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan partainya tengah melobi dan mengurus pembentukan paket di KIK. Keinginan Golkar untuk mendapatkan kursi ketua MPR juga telah disampaikan kepada partai lain. "Artinya, koalisi kerja akan ada paket. Nah, kita mengurus paket itu. Sudah kita bahas dengan berbagai partai," ujarnya.

Airlangga berharap Golkar bisa mendapat peran dan kepercayaan yang lebih besar di pemerintahan Jokowi periode kedua. Itu karena partainya telah berjuang dalam pemenangan Jokowi sejak awal, berbeda dengan periode sebelumnya yang baru bergabung di tengah jalan.

"Kemarin kita kan berga-bung di babak ke-2. Sekarang kita kan ikut dari babak pertama. Ya, tentu nanti harapannya akan berpartisipasi lebih aktif, ya," tuturnya diplomatis.

Paket lain
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi salah satu anggota KIK yang terang-terangan menyatakan menginginkan kursi ketua MPR. Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjadi tokoh yang dicalonkan. Bahkan, PKB tidak membantah bahwa mereka membuka peluang membuat paket pimpinan MPR dengan partai lain di luar KIK atau oposisi.

Ketua DPP PKB, Jazilul Fawaid, mengatakan PKB terbuka dengan berbagai opsi paket pimpinan MPR. Salah satunya dengan bergabung bersama partai oposisi. Meski begitu, ia mengatakan tetap akan memprioritaskan untuk membuat paket bersama partai-partai KIK.

"Posisi PKB tentu ingin menjaga solidaritas di koa-lisi. Namun, paket itu bisa berubah. Tergantung pada perjalanan, tergantung nanti seperti apa pembicaraan itu, tetapi prioritasnya ialah bersama paket koalisi yang ada," sebut Jazilul.

Analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, mengatakan partai politik tidak perlu memperebutkan kursi ketua MPR. "Tidak perlu berebut kursi ketua MPR. Itu posisi biasa saja, tidak memiliki pengaruh juga," jelasnya.        

Ia mengatakan yang perlu dilakukan ialah bagaimana peran, kewenangan, serta marwah MPR ke depan agar dapat ditingkatkan. Mengenai siapa yang pantas duduk di kursi ketua MPR, Pangi mengatakan penentuannya dapat dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku di parlemen.

Misalnya, kata dia, dengan melalui paket, baik dari DPD maupun dari DPR sebagai representasi partai. "Tergantung pada paket voting dan seterusnya, dengan berbagai model, sesuai mekanisme dan aturan main," tuturnya.

Berdasarkan UU MD3, pimpinan MPR dipilih secara paket yang teriri atas seorang calon ketua dan empat calon wakil ketua. (Ant/P-3)