Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta setiap aparatur sipil negara di tingkat pusat sampai dengan daerah memahami visi-misi presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilu 2019.
Tjahjo meminta ASN harus mampu memahami, menjabarkan dan mengimplementasikan visi-misi presiden dan wakil presiden terpilih agar garis kebijakan pusat sampai daerah dapat sama dan terintegrasi.
Menanggapi hal itu, Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Waluyo menegaskan tanpa ada seruan dari Mendagri, ASN tentunya akan menjalankan tugasnya termasuk mengimplementasikan visi-misi presiden.
Baca juga : Mendagri Perintahkan Semua ASN Pahami Visi Misi Presiden Terpilih
“Enggak usah seruan Mendagri ASN tentunya harus menjalankan itu, menjabarkan rencana strategis lima tahun ke depan guna menjalankan roda pemerintahan siapapun presidennya,” kata Waluyo, Selasa (16/7).
Dia juga menggarisbawahi pernyataan Jokowi saat berpidato pada Minggu (14/7) lalu sebagai presiden terpilih soal reformasi birokrasi. ASN, kata dia, akan terus berinovasi menjalankan tugas khususnya persoalan birokrasi.
“Tentu dengan reformasi birokrasi bagaimana persoalan perizinan tidak terhambat itu yang akan ditekankan,” tegasnya. (OL-7)
PEMERINTAH Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memperketat pengawasan terhadap seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) guna menangkal praktik gratifikasi dan penyalahgunaan jabatan.
Transfer dana THR dari pemerintah pusat sudah masuk ke rekening kas umum daerah (RKUD).
Pensiunan harus menjaga keamanan data pribadi dan tidak memberikan informasi penting kepada pihak yang tidak dapat dipastikan kebenarannya.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) diperkirakan akan rampung dalam waktu sekitar satu pekan ke depan.
KPK menanggapi peluang pengembalian 57 mantan pegawai yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) 2021 setelah Komisi Informasi Pusat memerintahkan BKN membuka hasil tes.
TERNYATA fenomena honorer tidak hanya terdapat di lingkungan guru di persekolahan, di lingkungan perguruan tinggi pun telah lazim terjadi.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menegaskan bahwa DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
DIREKTORAT Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sebanyak 5,5 juta penduduk Indonesia bercerai pada 2025.
Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II 2025 yang dihimpun, diketahui jumlah penduduk Indonesia mencapai 288.315.089 jiwa. Penduduk laki-laki memiliki jumlah lebih tinggi.
MAYORITAS penduduk Indonesia saat ini berada pada kelompok usia produktif. Hingga Semester II Tahun 2025, sebanyak 199.026.595 jiwa berada di rentang usia 15 hingga 64 tahun.
DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
Persentase perekaman KTP-el telah mencapai 97,47 persen, yakni 206.467.957 jiwa dari total wajib KTP sebsar 211.826.747 jiwa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved