Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
WAKIL Ketua DPR, Taufik Kurniawan, divonis 6 tahun penjara. Ia didakwa atas kasus korupsi dana alokasi khusus untuk Kabupaten Kebumen dan Purbalingga yang bersumber dari perubahan APBN tahun 2016 dan 2017.
Taufik juga harus membayar denda sebesar Rp200 juta atau diganti dengan kurungan selama 4 bulan.
Terkait dengan vonis tersebut, Kesekjenan DPR mengatakan akan segera memproses agar seluruh hak Taufik sebagai pimpinan DPR segera dicabut. Saat ini, DPR masih menunggu surat resmi putusan pengadilan atas kasus Taufik tersebut.
"Untuk status anggota kami akan setop hak-haknya setelah ada surat resmi putusan tersebut," ujar Sekjen DPR, Indra Iskandar, saat dihubungi, Senin, (15/7).
Baca juga : Hak Politik Taufik Kurniawan Dicabut Selama 3 Tahun
Hak-hak yang dimaksud ialah mulai dari gaji, tunjangan, hingga fasilitas lainnya. Selama ini DPR masih menunggu hasil putusan pengadilan terkait kasus Taufik.
Sementara itu, soal pengganti Taufik di posisi wakil ketua DPR, Indra mengatakan masih harus menunggu sikap dari Fraksi PAN di DPR.
"Setelah kami terima surat resmi dari Fraksi PAN-nya baru akan dibawa ke rapat bamus, itu untuk posisi wakil ketua," ujar Indra.
Sementara itu, Ketua DPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mengatakan masih harus melakukan rapat dengan pimpinan DPR lainnya untuk membahas kasus Taufik Kurniawan. Begitu juga dengan Fraksi PAN di DPR.
"Saya akan undang (fraksi PAN) rapat pimpinan," ujar Bamsoet.
Bamsoet mengatakan tak yakin apakah Fraksi PAN akan memilih pengganti Taufik, mengingat masa jabatan DPR akan segera berakhir kurang dari tiga bulan ke depan. (OL-7)
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
CJIBF hadir sebagai forum kolaborasi untuk membangun potensi-potensi wilayah di Jawa Tengah.
Terpilihnya Kaesang dan keterlibatan penuh Jokowi menjadi sinyal bahwa wilayah Jawa Tengah akan dijadikan pondasi baru bagi PSI
Air laut pasang (rob) diperkirakan akan mencapai puncaknya dengan ketinggian 1 meter terjadi pukul 13.00-16.00, sehingga berdampak banjir rob di sejumlah daerah di Pantura Jawa Tengah.
Pengelolaan limbah yang benar merupakan kewajiban dalam menjaga lingkungan dari potensi kerusakan, pun menjadi bagian dalam memastikan jaminan makanan halal
Gelombang tinggi di perairan selatan Jawa Tengah berkisar 2,5-4 meter cukup berisiko terhadap aktivitas pelayaran.
Gelombang tinggi berkisar 2,5-4 meter juga masih berlangsung di perairan selatan Jawa Tengah dan ketinggian gelombang 1,25-2,5 terjadi di perairan utara terutama Karimunjawa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved