Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
DALAM kancah perpolitikan lima tahun ke depan, petahana Presiden Joko Widodo dan partai politik pendukungnya masih sama-sama saling membutuhkan. Khususnya, dengan partai-partai besar seperti Golkar.
"Golkar adalah partai yang tidak bisa jauh dari kekuasaan, itu nature basis Partai golkar. Di satu sisi, Jokowi juga membutuhkan Golkar," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam sebuah diskusi, di Menteng, Jakarta, Sabtu (13/7).
Burhanuddin mengatakan, jumlah suara Golkar yang besar, terutama di parlemen, akan dapat membantu Jokowi dalam bekerja. Dengan begitu, Jokowi dapat menyelesaikan masa jabatannya dengan lebih baik.
Senada dengan Burhanudin, Pakar Hukum Tata Negara Juanda mengatakan Golkar memang memegang peranan penting dalam jalannya pemerintahan Jokowi. Di periode pertama, mereka turut aktif menyukseskan beberapa kerja Jokowi.
"Di periode kedua ini saya harap Golkar akan bisa lebih banyak meningkatkan kerja-kerja legislasi. Banyak peraturan perundang-undangan kita yang masih berantakan. Golkar partai besar harus bisa menyelesaikan itu," ujar Juanda.
Pakar politik dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri itu melihat antara Golkar dan Presiden Jokowi ada kedekatan politis dan kedua pihak sama-sama dapat memanfaatkannya. Jokowi membutuhkan stabilitas politik dan keamanan pada pemerintahannya, dan Golkar juga membutuhkan stabilitas kepemimpinan di internal partai.
Juanda mencontohkan, Golkar mengalami dinamika internal berkepanjangan sejak 2014 dan mulai stabil ketika Airlangga Hartarto memimpin sejak Desember 2017. "Relasi yang dibangun Presiden Jokowi dan Partai Golkar, sama-sama menjaga stabilitas. Kalau Partai Golkar stabil dan pemerintahan stabil, pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua akan berjalan lebih baik," ucapnya.
Plt Ketua DPP Golkar DKI, Rizal Mallarangeng, mengatakan Golkar masih berdiri dengan kukuh sebagai partai besar. Terbukti, dari perolehan suara tiga besar pada Pemilu 2019. "Yang pasti kami ingin bekerja membantu Pak Jokowi dengan maksimal dan tanpa mengharap pamrih," ujar Rizal. (Pro/Ant/P-2)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
Jamiluddin menilai Presiden Prabowo Subianto perlu menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat dengan bersikap tegas terhadap usulan tersebut.
Ketahanan energi dan hilirisasi sebagai pilar strategis transformasi ekonomi nasional.
usulan pembentukan koalisi permanen dalam Rapimnas I Partai Golkar perlu dicermati secara serius agar tidak mengancam fungsi demokrasi di parlemen
Arah pembangunan ke depan harus seiring dengan penataan ulang kawasan hutan yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air.
Gagasan koalisi permanen ini merupakan transformasi pola kerja sama politik.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mencopot Musa Rajekshah (Ijeck) dari jabatan Ketua DPD Golkar Sumatera Utara (Sumut).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved