Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
TOKOH nasional yang pernah menjabat Ketua Hakim MK, Mahfud MD, mengapresiasi pertemuan Joko Widodo dengan Prabowo, Sabtu (13/7), di Jakarta.
"Sebenarnya mereka ini sudah pada titik pandangan yang sama bahwa pertikaian politik sudah berakhir," jelas Mahfud di sela-sela diskusi 'Merajut Persatuan Nasional Pasca Pemilu', Yogyakarta, Sabtu (13/7).
Menurut dia, pertikaian pemilu memang harus berakhir. Jika pun diperpanjang, selesainya juga harus di Mahkamah Konstitusi (MK).
Terkait gugatan tim pengacara Prabowo-Sandi ke MA, nilai Mahfud dibiarkan saja karena itu memang pekerjaannya tim pengacara.
Baca juga: Amien Rais Kukuh Inginkan Kubu Prabowo di Luar Pemerintahan
Kalaupun belum puas dan menggugat ke Mahkamah Agung, gugatan tersebut tidak akan berpengaruh terhadap kemenangan Pemilu. Ada dua hal yang kemungkinan bisa diputuskan MA.
Menurutnya, MA tidak akan menerima gugatan tersebut karena sudah kehilangan objek. Kalaupun MA mengabulkan gugatan, kata Mahfud, MA akan menjatuhkan sanksi di bidang administrasi maupun pidana, tetapi tidak dapat mengubah kemenangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Setelah pertemuan kedua capres tersebut, Mahfud pun mengajak semua pihak menatap ke depan untuk menata kembali Indonesia pascapemilu. (A-4)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Paus Leo XIV serukan dunia melawan “globalisasi ketidakberdayaan” dengan menumbuhkan budaya rekonsiliasi.
Pertemuan tertutup antara staf senior Pangeran Harry dan pejabat komunikasi Raja Charles memicu spekulasi rekonsiliasi.
Komnas HAM merespons serius situasi di Papua dalam kerangka dan tujuan tunggal, yaitu untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui berbagai upaya rekonsiliasi dan perdamaian.
Yang dibutuhkan Papua bukan keberanian untuk saling membunuh, tapi keberanian untuk saling berdialog di antara para pihak berkonflik.
Pendelegasian Didit untuk mewakili Prabowo dalam silaturahim Lebaran tahun ini lebih disebabkan oleh posisinya dalam peta politik Tanah Air.
Meski ada sengketa, prosedur konstitusional telah menyediakan ruang untuk melaporkan kepada Bawaslu tentang sengketa kecurangan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved