Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Dalam Negeri memastkan roda pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau akan tetap berjalan meski Gubernur Kepri Nurdin Basirun telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus izn reklamasi dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Mendagri Tjahjo Kumolo pun bergerak cepat untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di Kepri lewat Surat Keputusan (SK) penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau yang rencannya akan diserahkan, Sabtu (13/2).
"Yang penting tata kelola Pemerintahan tetap harus berjalan, kemudian persiapan-persiapan sebagaimana diperintahkan Bapak Presiden mengenai percepatan pengembangan, karena Kepri itu daerah tujuan wisata, daerah investasi, semua harus dipercepat sesuai mekanisme dan aturan," kata Tjahjo di Jakarta pada Jumat (12/7).
Baca juga : OTT Gubernur Kepri, KPK Temukan Kode Ikan, Kepiting dan Daun
Terkait status hukum Nurdin Basirun, Tjahjo mengatakan, pihaknya belum bisa menon-aktifkan Nurdin karena belum ada putusan hukum tetap (inkracht).
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar menambahkan, Menteri Tjahjo juga akan memberikan pengarahan khusus kepada Pilt Gubernur Riau yang ditunjuk agar kasus yang menjerat Kepri yang berimbas signifikan pada jalannya pemerintahan daerah.
"Besok Sabtu Pak Menteri akan menyerahkan SK Plt Gubernur Kepri. Mendagri besok juga akan memberikan pengarahan khusus kepada Plt Gubernur Kepri" jelas Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar.
Menurut Bahtiar, kebijakan tersebut diambil sebagai sikap responsif guna memberikan solusi dan kepastian hukum, sekalipun secara normatif Sabtu merupakan hari libur.
"Untuk memastikan penyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Kepri berjalan. Jadi, walau hari libur beliau (Mendagri) tetap bekerja demi kepentingan negara dan daerah," terang Bahtiar. (OL-7)
BMKG Batam imbau masyarakat Kepri waspada gelombang tinggi 17 Februari 2026 saat Gerhana Matahari Cincin. Hujan ringan juga diprediksi terjadi.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait meningkatnya potensi gelombang tinggi di wilayah perairan Kepulauan Riau (Kepri).
MEMASUKI awal tahun 2026, tekanan inflasi di Kepulauan Riau (Kepri) perlu diwaspadai seiring masih tingginya harga pangan serta tren kenaikan harga emas dunia.
BMKG Kelas I Hang Nadim Batam mengimbau nelayan dan pengguna jasa transportasi laut untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi di perairan Kepulauan Riau (Kepri).
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menetapkan UMK Batam 2026 sebesar Rp5.357.982, naik Rp368.382 dibandingkan UMK tahun 2025 yang sebesar Rp4.989.600.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kembali mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Kepulauan Riau pada Minggu (30/11), pukul 16.10 WIB.
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Kementerian Dalam Negeri menekankan bahwa keberhasilan penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di daerah bergantung pada sinergi lintas pihak.
Kegiatan aksi bersih pantai di Kuta, Bali ini diikuti oleh sedikitnya 80 mahasiswa Melanesia yang menempuh studi di berbagai perguruan tinggi di Bali.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Akmal juga mengingatkan pentingnya membangun orientasi generasi muda agar tidak semata terfokus pada teknologi digital, tetapi tetap menyadari jati diri Indonesia sebagai negara agraris.
Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia yang kerap mengutamakan kepentingan elit politik daripada kesejahteraan masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved