Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Dalam Negeri memastkan roda pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau akan tetap berjalan meski Gubernur Kepri Nurdin Basirun telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus izn reklamasi dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Mendagri Tjahjo Kumolo pun bergerak cepat untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di Kepri lewat Surat Keputusan (SK) penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau yang rencannya akan diserahkan, Sabtu (13/2).
"Yang penting tata kelola Pemerintahan tetap harus berjalan, kemudian persiapan-persiapan sebagaimana diperintahkan Bapak Presiden mengenai percepatan pengembangan, karena Kepri itu daerah tujuan wisata, daerah investasi, semua harus dipercepat sesuai mekanisme dan aturan," kata Tjahjo di Jakarta pada Jumat (12/7).
Baca juga : OTT Gubernur Kepri, KPK Temukan Kode Ikan, Kepiting dan Daun
Terkait status hukum Nurdin Basirun, Tjahjo mengatakan, pihaknya belum bisa menon-aktifkan Nurdin karena belum ada putusan hukum tetap (inkracht).
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar menambahkan, Menteri Tjahjo juga akan memberikan pengarahan khusus kepada Pilt Gubernur Riau yang ditunjuk agar kasus yang menjerat Kepri yang berimbas signifikan pada jalannya pemerintahan daerah.
"Besok Sabtu Pak Menteri akan menyerahkan SK Plt Gubernur Kepri. Mendagri besok juga akan memberikan pengarahan khusus kepada Plt Gubernur Kepri" jelas Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar.
Menurut Bahtiar, kebijakan tersebut diambil sebagai sikap responsif guna memberikan solusi dan kepastian hukum, sekalipun secara normatif Sabtu merupakan hari libur.
"Untuk memastikan penyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Kepri berjalan. Jadi, walau hari libur beliau (Mendagri) tetap bekerja demi kepentingan negara dan daerah," terang Bahtiar. (OL-7)
MEMASUKI awal tahun 2026, tekanan inflasi di Kepulauan Riau (Kepri) perlu diwaspadai seiring masih tingginya harga pangan serta tren kenaikan harga emas dunia.
BMKG Kelas I Hang Nadim Batam mengimbau nelayan dan pengguna jasa transportasi laut untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang tinggi di perairan Kepulauan Riau (Kepri).
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menetapkan UMK Batam 2026 sebesar Rp5.357.982, naik Rp368.382 dibandingkan UMK tahun 2025 yang sebesar Rp4.989.600.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kembali mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Kepulauan Riau pada Minggu (30/11), pukul 16.10 WIB.
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, memaparkan berbagai potensi investasi dan keunggulan kawasan perdagangan bebas Batam, Bintan, Karimun (BBK) dalam forum investasi yang digelar di Singapura.
ADA 11 capaian program strategis terhadap masyarakat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Persampahan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Permasalahan ini berdampak luas, mulai dari pencemaran lingkungan, kesehatan, hingga aspek sosial dan ekonomi.
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan mendukung Kemendagri mengalokasikan anggaran sebesar Rp59,25 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumatra.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved