Paslon 02 Dinilai Tersandera Kepentingan Rizieq

AKADEMISI Universitas Muhammadiyah Kupang Ahmad Atang menilai, selama ini, kubu peserta pilpres nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga Uno, tersandera oleh kepentingan Muhammad Rizieq Shihab.

"Sikap ini dapat dimaknai bahwa kubu 02 selama ini tersandera oleh kepentingan Habib sehingga setiap keputusan apa pun selalu dikaitkan dengan kepentingan dia," kata Atang, Senin (8/7).

Atang mengemukakan hal itu terkait syarat rekonsialiasi dari kubu 02. Salah satunya adalah kepulangan pimpinan Front Pembela Islam Rizieq Shihab ke Tanah Air.        

Dengan penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019, Jokowi-Amin akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.    

Proses politik pilpres yang berjalan kurang lebih 10 bulan, menurut dia, tidak terlepas dari berbagai dinamika, rivalitas, dan konflik kepentingan di kalangan masyarakat pendukung, baik di tingkat elite maupun massa.    

Baca juga: Rizieq Shihab jadi Syarat Rekonsiliasi, Istana: Jangan Pragmatis

Kondisi ini, lanjut dia, perlu dilakukan pemulihan untuk merajut kembali agar menyatukan masyarakat yang terbelah karena perbedaan pilihan politik.    

Berbagai perkembangan pemikiran masyarakat muncul terkait dengan kondisi di atas, dia memandang perlu langkah rekonsiliasi.    

Namun, menurut dia, untuk menginisiasi rekonsiliasi mesti muncul dari pihak yang menang karena paslon pemenang yang berkepentingan untuk menghimpun kekuatan untuk bersama membangun bangsa 5 tahun ke depan.    

Untuk merealisasikan langkah rekonsiliasi, kata Atang, tergantung pada respons dari pihak yang kalah, yakni paslon 02.    

Dari isu-isu yang berkembang, kata dia, Paslon 02 akan membangun rekonsiliasi dengan menawarkan beberapa hal, di antaranya memulangkan Rizieq dari Arab Saudi.        

"Syarat ini, menurut saya, kubu Paslon 02 sangat lebay menggadaikan kepentingan bangsa pada kepentingan individu seseorang," kata Atang.

Menurut dia, sebagai seorang politikus yang patriotis, mestinya Paslon 02 membela kepentingan dan keutuham bangsa, bukan mengedepan kepentingan individu.    

Sikap ini, katanya lagi, justru merendahkan Paslon 02 itu sendiri. Padahal, yang diharapkan publik adalah adanya keikhlasan dengan penuh kesadaran antara paslon 01 dan 02, untuk melakukan rekonsiasi tanpa syarat. (OL-2)