Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
RENCANA pertemuan antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto terus menuai polemik. Disebut-sebut pertemuan itu akan berlangsung bulan ini, tapi belum ada yang bisa memastikan kapan dan di mana pertemuan dua tokoh yang berhadapan dalam Pilpres 2019 itu akan berlangsung.
Wakil Sekjen PDIP Eriko Sotarduga mengaku belum mengetahui betul kapan persisnya Jokowi dan Prabowo bakal bertemu. Ia mengaku baru mengetahui rencana pertemuan itu pada Juli ini.
"Sampai saat ini kami belum menerima, tapi memang perkembangan yang ada dalam pembicaraan nonformal dengan rekan-rekan di koalisi Pak Prabowo, itu diperkirakan di bulan Juli ini," kata Eriko di Kantor DPP PDIP, Jakarta, kemarin.
Menurutnya, pertemuan kedua tokoh itu tak perlu dipaksakan karena dia yakin pada waktunya Jokowi dan Prabowo akan bersilaturahim.
"Menurut kami, dengan segala kerendahan hati, tidaklah hal ini (pertemuan) harus dipaksakan untuk terburu-terburu karena saya yakin beliau ini negarawan besar," ucap Eriko.
Eriko percaya Prabowo merupakan negarawan yang menghormati Jokowi sebagai presiden terpilih.
"Coba perhatikan pada saat Jokowi dilantik pada periode lalu, beliau (Prabowo) langsung datang. Itu kan hal yang luar biasa. Apakah hal ini tidak memungkinkan lagi? Saya yakin ini hanya soal waktu saja," tuturnya.
Sebelumnya, pihak Gerindra yakin Prabowo akan segera bertemu dengan presiden terpilih, Jokowi. Gerindra mengatakan pertemuan itu semata demi persatuan bangsa karena keduanya merupakan negarawan.
"Pak Prabowo akan bertemu dengan Pak Jokowi. Insya Allah bulan Juli ini. Dalam pertemuan itu kita berharap seluruh polarisasi bisa turun, tensi bisa turun di antara pendukung," kata anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra, Andre Rosiade.
Menyembuhkan
Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menjelaskan keinginan Jokowi bertemu Prabowo antara lain untuk menyembuhkan keterbelahan masyarakat pra dan pascapilpres.
Menurut Arsul, belum ada tanggal pasti pertemuan karena kedua pihak masih saling mencocokkan waktu mengingat kesibukan masing-masing.
"Faktor utamanya adalah Pak Prabowo juga bersedia untuk bertemu, itu dulu. Kalau Pak Jokowi kan sudah menyatakan secara terbuka bahwa beliau ingin bertemu dengan Pak Prabowo," jelas Arsul.
Selanjutnya, mengenai apakah pertemuan itu akan berlanjut dengan koalisi, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyatakan tidak melihat urgensi partai oposisi masuk ke kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. Ia khawatir akan muncul oposisi baru di dalam kabinet.
"Kalau dari kubu Prabowo mau masuk tanpa memiliki kesamaan gagasan dengan apa yang sudah dijanjikan dalam kampanye kemarin, saya khawatir ini bisa menjadi duri dalam daging," kata Ace.
Ia menjelaskan partai politik di dalam Koalisi Indonesia Kerja memiliki visi dan misi yang sama, mengawal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Partai koalisi pendukung akan memastikan program Nawacita Jilid II yang diusung Presiden Jokowi terealisasi. "Jadi, tidak ada lagi koalisi rasa oposisi." (Faj/Ths/P-3)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Idrus menyampaikan bahwa Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, telah menginstruksikan seluruh kader partai untuk berada di barisan terdepan dalam mengawal program pemerintah.
DPR siap mendukung komitmen Presiden Prabowo yang siap ‘menyikat’ tambang ilegal.
Presiden Prabowo menekankan hukum yang adil, transparan, dan tidak pandang bulu sebagai syarat mutlak bagi keadilan sosial
Spekulasi soal posisi RI dalam isu Gaza menguat setelah Presiden Prabowo Subianto dianggap terlalu dominan dalam mengendalikan arah diplomasi.
Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi kepada seluruh lembaga negara atas dedikasi mereka dalam mengawal ideologi, menjaga demokrasi, dan mendukung jalannya pemerintahan.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto bertekad menertibkan 1.063 tambang ilegal di berbagai wilayah Indonesia. Potensi kekayaan negara dari aktivitas ilegal tersebut mencapai Rp300 triliun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved