Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Narkotika Nasional (BNN) akan terlibat dalam proses seleksi calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan serta sindikat narkoba
Kepala BNN Heru Winarko mengatakan pihaknya akan mendalami dan memantau rekam jejak capim KPK agar mereka dapat bekerja secara optimal.
"Untuk pansel KPK kemarin dari kami memang terkait tentang rekam jejak dari calon jadi bukan hanya yang bersangkutan pengguna atau bukan, tetapi juga rekam jejak apa ada terkait dengan sindikat," kata Heru di Jakarta Barat, Rabu (3/7).
Menurutnya, selain pemeriksaan fisik berupa tes urine, pemeriksaan juga meliputi pelacakan latar belakang capim KPK dan keluarganya.
"Bukan hanya yang bersangkutan tapi juga keluarga mereka. Karena bila ada ketergantungan, anak kena narkoba, atau saudara yang kena narkoba, tentu dalam melaksanakan kegiatan tidak terlalu berjalan optimal," sebutnya.
Baca juga: 194 Orang Telah Mendaftar Sebagai Capim KPK
Heru tidak memerinci bentuk pengawasan yang akan dilakukan oleh BNN. Namun, ia memastikan BNN siap mengemban amanah guna meningkatkan pengawasan terhadap capim KPK.
"Tentu kami melihat permintaan dari pansel. Pansel melakukan permintaan baru kita lakukan langkah-langlah yang diperlukan," lanjutnya.
Diketahui, pansel Capim KPK bekerja sama dengan BNN, BIN, BNPT, organisasi masyarakat, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna menghindari pemilihan calon yang terkait terorisme dan peredaran narkoba.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Pansel Capim KPK, hingga Rabu (3/7), terdapat 65 orang yang berkasnya telah dinyatakan lengkap. Sedangkan 79 orang lain belum lengkap dan masih ada yang belum diverifikasi.
Selain advokat, para pendaftar capim KPK terdiri atas latar belakang berbeda. Masing-masing 40 akademisi, 18 pihak swasta, 13 jaksa/hakim, 8 polisi, 3 auditor, 2 komisioner atau pimpinan KPK, dan sisanya berasal dari pelbagai latar belakang. (OL-2)
"Vape adalah produk legal yang telah diatur dalam berbagai kebijakan. Yang harus diberantas adalah penyalahgunaannya, bukan serta-merta produknya."
BNN RI mewaspadai dampak konflik kartel narkoba di Meksiko yang mulai memengaruhi peta rantai pasok narkotika ke Indonesia.
Fokus BNN seharusnya diarahkan pada pelaku ilegal, bukan justru menuding semua pelaku industri legal yang sudah patuh pada aturan.
BNN memusnahkan barang bukti dari hasil pengungkapan lima kasus tindak pidana narkotika serta mengamankan 10 orang tersangkaPemusnahan barang bukti narkotika
BNN menegaskan komitmen memerangi narkotika secara komprehensif, baik melalui tindakan tegas maupun pencegahan.
Kepala BNN RI Komjen Pol. Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa stabilitas keamanan negara sangat bergantung pada keberhasilan penanganan narkoba.
Berdasarkan komposisi pimpinan KPK 2024-2029 yang terdiri dari unsur kepolisian, jaksa, hakim, dan auditor BPK akan berpengaruh pada independensi KPK.
SETYO Budiyanto terpilih menjadi Ketua KPK periode 2024-2029 berdasarkan pemungutan suara yang dilakukan Komisi III DPR RI. Ia memiliki kekayaan senilai Rp9,6 miliar.
Pada Senin, 18 November, Setyo memaparkan visi misi dan pemikirannya soal lembaga antirasuah pada uji kelayakan dan kepatutan Capim dan Calon Dewas KPK yang digelar Komisi III DPR RI
KOMISARIS Jenderal Setyo Budiyanto terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029
Guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jimly Asshiddiqie mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya tidak dihapus.
Komisi III DPR memutuskan mekanisme pemilihan voting saat menggelar rapat pleno penetapan calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (dewas) KPK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved