PKB Ingin Pendidikan Berkualitas tidak Disubsidi

KETUA Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengajak pimpinan DPD PKB seluruh Indonesia bertemu Presiden Joko Widodo. Mereka ingin mengucapkan selamat atas penetapan Jokowi bersama Ma'ruf Amin sebagai pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Teman-teman merasa pekerjaan sudah tuntas dan mengucapkan selamat kepada Pak Presiden," kata Cak Imin, sapaan Muhaimin, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin.

Menurut Cak Imin, dalam pertemuan akan ada sejumlah permintaan yang disampaikan kepada Jokowi. Salah satunya soal anggaran pendidikan. Wakil Ketua MPR itu mengatakan saat ini anggaran pendidikan perlu disisir kembali untuk meningkatkan kualitas. Ia berharap pendidikan yang sudah berkualitas tidak lagi disubsidi APBN.

"Dioper kepada pendidikan yang belum bermutu sehingga siap-siap kalau Pak Presiden setuju, lembaga-lembaga pendidikan yang besar-besar yang negeri akan dikurangi subsidinya," ujar dia.

Cak Imin membantah pertemuan kali ini juga dilakukan untuk membahas jatah menteri dari PKB. Menurut dia, pembahasan soal jatah menteri harus dilakukan secara empat mata dengan Presiden Jokowi. "Beliau bilang akan ada pembicaraan sekitar pertengahan Juli," tutur Cak Imin.

Ia mengatakan, soal jatah menteri itu, PKB tidak dalam kondisi meminta. Namun, ia mengaku sempat menyodorkan 10 nama calon menteri dari PKB ke Jokowi. "Ya berdoa sebanyak-banyaknya pasti. Kita ngusulin juga banyak, tapi yang diterima belum tentu berapa," kata dia.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membantah isu munculnya daftar susunan kabinet yang beredar di media sosial. Presiden Joko Widodo belum menentukan siapa saja yang akan mengisi jabatan struktural di pemerintahan. "Ya, namanya isu, kan setiap hari berganti, enggak usah terlalu ditanggapi," kata Moeldoko.

Moeldoko juga memastikan saat ini Jokowi tidak akan membentuk tim penyusun kabinet. Semua keputusan berada di tangan Jokowi sebagai presiden terpilih periode 2019-2024, termasuk mengatur susunan kabinet. "Itu hak prerogatif presiden," tegas dia.

Kabar susunan kabinet periode 2019-2024 sebelumnya ramai tersebar di grup Whatsapp. Daftar tersebut juga berisi nama-nama yang akan mengisi pos jabatan setingkat menteri dan kepala lembaga pemerintahan nonkementerian.

Presiden Joko Widodo sebelumnya bertekad membentuk kabinet yang efektif serta responsif terhadap tantangan perubahan global yang sangat cepat. Salah satu bentuknya ialah kabinet akan lebih banyak mengakomodasi kaum muda ketimbang Kabinet Kerja Jilid I saat ini. (Dro/Mal/P-1)