Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
DIREKTUR Eksekutif Indo Barometer M. Qodari menilai dari sejumlah partai oposisi yang bertarung pada pilpres kemarin, Partai Demokrat dan Partai Gerindra memiliki kans lebih besar gabung ke kabinet. Ia juga memandang bergabungnya oposisi dalam kabinet mendatang penting demi persatuan dan pembangunan ke depannya.
“Pilpres kemarin itu lukanya cukup dalam dan lebar. Untuk mengobatinya harus direkatkan kembali dan dijahit lukanya. Posisi di kabinet merupakan salah satu alat untuk mewujudkan hal tersebut,” terang Qodari saat dihubungi Minggu (30/6).
Menurut Qadari ada sejumlah alasan mengapa kedua partai tersebut memiliki peluang cukup besar untuk bergabung ke pemerintahan. Salah satunya, kata dia, karena kedua partai tersebut memiliki komando dan garis kepemimpinan yang jelas.
“Kalau di Demokrat tentu pak Susilo Bambang Yudhoyono dan kalau di Gerindra tentu pak Prabowo. Keduanya memiliki satu garis komando yang jelas. Selain itu, dari segi kursi dalam parlemen keduanya pun akan memiliki pengaruh jika bergabung ke pemerintahan,” jelas Qodari. (A-3)
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Titi Anggraini mengatakan partai politik seharusnya patuh pada konstitusi. Hal itu ia sampaikan terkait putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Juru bicara PKS Muhammad Kholid mengatkan bahwa proses pemilihan berlangsung khidmat. Proses itu juga dilaksanakan secara musyawarah mufakat.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
Selama parpol belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat, penambahan dana dari kas negara dinilai Jeirry belum penting dilakukan.
“Kerja sama ini harus dibarengi dengan mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga privasi data warga negara,”
Pengamat sebut Presiden Prabowo Subianto ingin memberikan kesan bukan sosok ambisius setelah melarang kader Partai Gerindra gembar-gembor soal dua periode.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan dirinya jadi presiden bukan hasil minta-minta. Ia mengaku menjadi presiden untuk membantu masyarakat.
Sebaiknya pemerintahan saat ini bekerja saja untuk masyarakat. Ketika kinerja baik tentu akan mendapatkan respon yang positif dan modal menuju Pilpres 2029.
Prabowo membeberkan dirinya masih fokus bekerja dan dukungan tersebut merupakan urusan nanti. Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku ingin lebih dulu bekerja untuk rakyat.
RATUSAN kader Gerindra di Kabupaten Banggai melakukan aksi unjuk rasa di Polres Banggai karena merasa dua kadernya dipersekusi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved