Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
KETUA tim kuasa hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra menyatakan, putusan sengketa hasil pilpres sudah fair dan menjadi puncak dari rangkaian polemik Pilpres 2019.
Selain itu, ia mengatakan putusan MK ini menjadi titik awal Merajut kembali persaudaraan bangsa Indonesia.
"Marilah kita bersama-sama sebagai sebuah bangsa kita kembali bersaudara melupakan segala konflik kemarahan mungkin kebencian, mungkin dendam. Kita sama-sama bersatu untuk membangun bangsa dan negara demi kejayaan bangsa dan negara republik Indonesia," ujar Yusril pascaputusan MK di Gedung MK, Jakarta, Kamis (27/6).
Baca juga : Apresiasi Putusan MK, PDIP: Jokowi-Ma'ruf Milik Kita Semua
Yusril menegaskan putusan MK juga menjawab penolakan soal tuduhan adanya kecurangan Pilpres 2019.
"Seperti kita ketahui bersama bahwa dengan putusan MK malam ini soal tuduhan atau anggapan bahwa pemilu khsusunya Pilpres dilaksanakan dengan penuh kecurangan dan pelanggaran TSM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan," kata Yusril.
TKN berharap bahwa KPU segera menetapkan pasangan calon terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai pasangan presiden dan wakil presiden 2019-2024.
"Selain itu, segera pak Jokowi melakukan konsolidasi politik termasuk ya ketemu dengan pak Prabowo. Saya kira, kita semua sudah melalui tahapan dan semua langkah-langkah sudah dilakukan. Kita tunggu saja langkah-langkah beliau sepulangnya beliau dari Jepang," tandas Yusril. (OL-7)
GURU Besar Ilmu Media dan Jurnalisme Fakultas Ilmu Sosial Budaya UII, Masduki, mengajukan judicial review (JR) terkait UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pasal 65 ke MK.
DPC FPE KSBSI Mimika Papua Tengah mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) ke MK
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
Pemohon, aktivis hukum A. Fahrur Rozi, hadir langsung di ruang persidangan di Gedung MK, Jakarta.
Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menegaskan data pribadi sebagai hak bagi setiap warga negara wajib untuk dilindungi secara maksimal
Perumusan norma yang membatasi jabatan pimpinan organisasi advokat secara jelas dengan jabatan negara (pejabat negara) menjadi salah satu cara untuk memberikan jaminan kepastian hukum
KASUS sengketa hukum terkait proyek pembangunan franchise Resto Bebek Tepi Sawah di Bandar Lampung memasuki babak baru
PAKAR Hukum menilai pemanggilan investor ritel Nyoman Tri Atmaja (Niyo) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanpa adanya pendampingan pengacara sudah sesuai prosedur.
Pihaknya bukan merusak melainkan mengganti kunci dari ruangan keuangan karena mesti bekerja secara profesional, sehingga kunci harus diganti dengan yang lebih mudah.
Keberadaan suatu wilayah tidak dimungkinkan dikelola dua pemerintah daerah dan akan menjadi masalah baru seperti pengelolaan kewilayahan,
Pemerintah Provinsi Aceh akan mengajukan surat keberatan resmi kepada Mendagri Tito Karnavian.
Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan polemik ini secara damai dan berkeadilan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved