Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
KETUA tim kuasa hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra menyatakan, putusan sengketa hasil pilpres sudah fair dan menjadi puncak dari rangkaian polemik Pilpres 2019.
Selain itu, ia mengatakan putusan MK ini menjadi titik awal Merajut kembali persaudaraan bangsa Indonesia.
"Marilah kita bersama-sama sebagai sebuah bangsa kita kembali bersaudara melupakan segala konflik kemarahan mungkin kebencian, mungkin dendam. Kita sama-sama bersatu untuk membangun bangsa dan negara demi kejayaan bangsa dan negara republik Indonesia," ujar Yusril pascaputusan MK di Gedung MK, Jakarta, Kamis (27/6).
Baca juga : Apresiasi Putusan MK, PDIP: Jokowi-Ma'ruf Milik Kita Semua
Yusril menegaskan putusan MK juga menjawab penolakan soal tuduhan adanya kecurangan Pilpres 2019.
"Seperti kita ketahui bersama bahwa dengan putusan MK malam ini soal tuduhan atau anggapan bahwa pemilu khsusunya Pilpres dilaksanakan dengan penuh kecurangan dan pelanggaran TSM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan," kata Yusril.
TKN berharap bahwa KPU segera menetapkan pasangan calon terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai pasangan presiden dan wakil presiden 2019-2024.
"Selain itu, segera pak Jokowi melakukan konsolidasi politik termasuk ya ketemu dengan pak Prabowo. Saya kira, kita semua sudah melalui tahapan dan semua langkah-langkah sudah dilakukan. Kita tunggu saja langkah-langkah beliau sepulangnya beliau dari Jepang," tandas Yusril. (OL-7)
Ironisnya dalam praktik pengesahan UU TNI, proses pembentukannya justru terkesan politis menjadi alat kuasa dari Presiden dan DPR.
PBHI Sebut DPR Sering Absen dan tak Serius Ikuti Sidang Gugatan UU TNI di MK
Aktivis Kontras Andrie Yunus menjadi saksi dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) yang menguji proses legislasi UU TNI.
BELAKANGAN ini, perdebatan seputar akses terhadap pendidikan kembali mencuat di ruang publik.
WAKIL Ketua DPR RI Adies Kadir menegaskan tidak ada rencana melakukan revisi UU Mahkamah Konstitusi (MK).
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Pihaknya bukan merusak melainkan mengganti kunci dari ruangan keuangan karena mesti bekerja secara profesional, sehingga kunci harus diganti dengan yang lebih mudah.
Keberadaan suatu wilayah tidak dimungkinkan dikelola dua pemerintah daerah dan akan menjadi masalah baru seperti pengelolaan kewilayahan,
Pemerintah Provinsi Aceh akan mengajukan surat keberatan resmi kepada Mendagri Tito Karnavian.
Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan polemik ini secara damai dan berkeadilan.
Diterima atau tidaknya sebuah sengketa hasil PSU Pilkada 2024 harusnya ditentukan oleh MK sendiri.
Dugaan praktik politik uang dan ketidaknetralan penyelenggara yang kembali terlihat dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved