Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
WAKIL Presiden Jusuf Kalla mengingatkan dalam dinamika politik tidak ada yang dapat dikatakan abadi, semua hal bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu. Sehingga, pada koalisi mendatang, ia tidak melihat hal tersebut sebagai sesuatu yang aneh.
"Lima tahun yang lalu itu (koalisi ditengah jalan) juga terjadi, awalnya PAN, Golkar dan PPP mendukung Prabowo di 2014. Tetapi kemudian gabung ke pemerintahan, jadi politik itu dinamis sekali. Karena itu dalam politik tidak ada kawan dan lawan abadi. Hari ini berlawanan, tapi ujungnya juga bersamaan. Itu biasa aja dalam politik," terang Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden di Jakarta, Selasa (25/6).
Namun, perlu disadari bila nantinya ada penambahan anggota koalisi dalam pemerintahan, koalisi yang terbentuk akan sangat gemuk. Jusuf Kalla menilai situasi tersebut memang dapat berpotensi menciptakan perdebatan internal, bukan pertentangan dengan pihak oposisi.
Baca juga: Koalisi Jokowi-Amin Dinilai sudah Gemuk
Jusuf Kalla pun menilai berdasarkan pengalamannya kebijakan kabinet tidak selalu sama dengan partai di DPR. Meski umumnya memiliki konsekuensi politis. Misalnya ada kebijakan Partai Amanat Nasional (PAN) yang mendukung Prabowo, sehingga kehilangan kursi menterinya dari kabinet.
Sementara terkait peluang koalisi, ia tidak dapat berkomentar. Salah satu alasannya karena dirinya tidak lagi terlibat pada pemerintahan mendatang sehngga tidak mengetahui informasi.
"Karena pemerintah akan datang saya tidak ikut lagi, saya tidak tahu lagi koalisi-koalisi itu. Itu tergantung ke Pak Jokowi sendiri," pungkas Jusuf Kalla.(OL-5)
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla mengungkapkan polemik empat pulau Aceh harus dijadikan pembelajaran yang baik bagi pemerintah, khususnya para pejabat terkait.
Jusuf Kalla (JK) menilai polemik status empat pulau di Aceh menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan Aceh
JK juga mengaitkan polemik tersebut dengan kesepakatan perundingan Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada tahun 2005 silam.
JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.
Keputusan administratif seperti Keputusan Menteri (Kepmen) tidak dapat membatalkan atau mengubah kedudukan hukum yang telah ditetapkan melalui undang-undang.
JK mengkritisi kondisi ketenagakerjaan di Indonesia yang disebut sangat memprihatinkan. Hal ini terlihat dari antusiasme pencari kerja yang membludak saat pembukaan job fair di Bekasi.
Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Mardiono mengungkapkan suasana pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan enam ketua umum (ketum) partai koalisi pemerintah dipenuhi canda tawa.
Kabar mengenai pertemuan antara Presiden Jokowi dan para ketua umum partai koalisi pemerintahan dibenarkan Waketum PAN Viva Yoga Mauladi. Pertemuan digelar di Istana Merdeka, Selasa ini.
Dia menekankan pilihan NasDem terhadap Anies Baswedan merupakan kemerdekaan sikap dan pilihan yang tidak ada hubungannya dengan koalisi pemerintahan.
Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyindir warna biru sebagai penyebab kekalahan Timnas Kroasia melawan Argentina.
Adi menekankan selama mendukung Jokowi, NasDem selalu menujukan loyalitasnya. NasDem tidak pernah melayangkan protes atau mengkonfrontasi kebijakan Jokowi.
Sejauh ini, dia menilai pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin menunjukkan adanya peningkatan keberhasilan dari waktu ke waktu meskipun masih ada beberapa hal yang perlu perbaikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved