Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
CAWAPRES RI Ma'ruf Amin mendoakan Presiden Jokowi yang merupakan pasangannya dalam Pilpres 2019 selalu sehat seiring bertambahnya usia pada hari ulang tahun ke-58, Jumat (21/6).
"Ya, saya menyampaikan selamat ulang tahun kepada beliau, mudah-mudahan sehat terus, dan terus berjuang untuk membangun negara dan bangsa," kata Ma'ruf ditemui dalam acara halalbihalal purnawirawan TNI yang digelar A.M. Hendropriyono di Jakarta, Jumat (21/6).
Baca juga: Sandiaga Uno: Selamat Ulang Tahun Pak Jokowi
Ma'ruf menyampaikan harapan apabila sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dan Jokowi ditetapkan sebagai capres terpilih, Jokowi sebagai Presiden dapat melanjutkan upaya-upayanya untuk membuat Indonesia maju dan sejahtera.
Ma'ruf juga berharap semua pihak dapat menerima apa pun putusan MK terkait dengan PHPU. Ia menilai proses MK tidak terlepas dari tahapan pemilu itu sendiri.
"Kita sepakat melakukan proses-proses pemilu dengan tahapan-tahapan. Pemilu sudah dalam proses tahapan akhir di MK. Oleh karena itu, kita semua sejak awal sudah sepakat untuk terima apa pun hasilnya. Itu komitmen kita bersama sejak awal kampanye damai," pungkasnya. (Ant/OL-6)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved