Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
CAWAPRES RI Ma'ruf Amin mendoakan Presiden Jokowi yang merupakan pasangannya dalam Pilpres 2019 selalu sehat seiring bertambahnya usia pada hari ulang tahun ke-58, Jumat (21/6).
"Ya, saya menyampaikan selamat ulang tahun kepada beliau, mudah-mudahan sehat terus, dan terus berjuang untuk membangun negara dan bangsa," kata Ma'ruf ditemui dalam acara halalbihalal purnawirawan TNI yang digelar A.M. Hendropriyono di Jakarta, Jumat (21/6).
Baca juga: Sandiaga Uno: Selamat Ulang Tahun Pak Jokowi
Ma'ruf menyampaikan harapan apabila sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dan Jokowi ditetapkan sebagai capres terpilih, Jokowi sebagai Presiden dapat melanjutkan upaya-upayanya untuk membuat Indonesia maju dan sejahtera.
Ma'ruf juga berharap semua pihak dapat menerima apa pun putusan MK terkait dengan PHPU. Ia menilai proses MK tidak terlepas dari tahapan pemilu itu sendiri.
"Kita sepakat melakukan proses-proses pemilu dengan tahapan-tahapan. Pemilu sudah dalam proses tahapan akhir di MK. Oleh karena itu, kita semua sejak awal sudah sepakat untuk terima apa pun hasilnya. Itu komitmen kita bersama sejak awal kampanye damai," pungkasnya. (Ant/OL-6)
Akademisi Rocky Gerung mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan pihak Roy Suryo dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved