Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
IKATAN Keluarga Besar Universitas Indonesia (IKB UI) bersama elemen masyarakat yang tergabung dalam Komunitas Indonesia Berdaulat (KIBAR), menggelar aksi damai di kawasan Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (18/6).
Terbentang spanduk bertuliskan "Aksi Ini bukan Bela Prabowo. Aksi Ini Bela Kedaulatan Rakyat. Kembalikan Kedaulatan Rakyat dari Perampok Suara Rakyat".
Terlihat pula slogan "We Stands for Honest and Fair Constitutional Court Judges" yang diangkat beberapa peserta aksi.
Aksi tersebut dikemas dengan pagelaran seni khas Betawi. Terlihat juga sepasang Ondel-Ondel dalam aksi tersebut. Selain menunjukkan Ondel-Ondel, aksi itu juga disertai dengan iringan musik khas Betawi.
Baca juga: Istilah Mahkamah Kalkulator, Cara BPN Giring Opini MK tidak Adil
Tim Advokasi IKB-UI Djuju Purwantoro mengatakan aksi dilakukan untuk menyampaikan pesan moral kepada hakim Mahkamah Konstitusi agar peduli atas carut marutnya kondisi demokrasi Indonesia saat ini.
"Selain pesan moral, kami menyatakan keprihatinan atas terjadinya tindak kekerasan pada 21-22 Mei juga dengan meninggalnya ratusan KPPS," tukasnya.
Berdasarkan pantauan, massa yang mengenakan pakaian kuning tersebut saat ini masih melakukan aksi mendekat ke gedung MK. (OL-2)
UJI materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di MK memunculkan perdebatan mengenai kewenangan pembukaan dan tata kelola pendidikan dokter spesialis.
Mereka meminta Polri ditempatkan di bawah Kemendagri agar penyidikan dan penuntutan lebih independen, serta menghindari intervensi politik.
Mahkamah Konstitusi menggelar uji materi UU APBN 2026 terkait dugaan pemangkasan anggaran pendidikan akibat masuknya program Makan Bergizi.
MK soroti praktik kuota internet hangus yang dinilai berpotensi melanggar hak rakyat. Saldi Isra pertanyakan dasar hukum dan tanggung jawab negara.
Pemerintah menegaskan kuota internet hangus bukan pelanggaran hukum dalam sidang MK terkait uji materi UU Cipta Kerja.
DPR menegaskan kuota internet hangus bukan diatur UU Cipta Kerja, melainkan ranah kontrak operator dan pelanggan dalam sidang MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved