Selasa 18 Juni 2019, 11:40 WIB

Istilah Mahkamah Kalkulator, Cara BPN Giring Opini MK tidak Adil

Rahmatul Fajri | Politik dan Hukum
Istilah Mahkamah Kalkulator, Cara BPN Giring Opini MK tidak Adil

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang sengketa pilpres 2019

 

KUASA hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ali Nurdin menilai istilah Mahkamah Kalkulator yang digunakan tim hukum Prabowo-Sandi merupakan penghinaan terhadap Mahkamah Konstitusi. Pun pemberian istilah itu menjadi cara Prabowo-Sandi, menggiring opini publik bahwa MK akan bertindak tidak adil.

"Dalil tersebut terkesan mengada-ada dan cenderung menggiring opini publik seakan-akan MK akan bertindak tidak adil atau seperti menyimpan bom waktu seakan-akan apabila nantinya permohonan pemohon ditolak MK, maka MK telah bersikap tidak adil," kata Ali dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa (18/6).

Baca juga: KPU Sebut BPN Gagal Paham Soal Kesalahan Input Situng

Sebelumnya, dalam sidang pendahuluan pada Jumat (14/6), kuasa hukum Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto meminta MK bisa mengadili dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif pada Pilpres 2019. Bambang menggunakan istilah mahkamah kalkulator untuk menyebut MK dan meminta MK tidak hanya menghitung perselisihan suara.

"MK dalam berbagai putusannya telah memutuskan berbagai perkara sengketa pemilihan, khususnya pilkada dengan menggunakan prinsip terstruktur, sistematis, dan massif. Kami coba mendorong MK bukan sekadar mahkamah kalkulator, yang bersifat numerik," kata Bambang.(OL-5)

Baca Juga

DOK MI

Kasus Jiwasraya, Heru Hidayat Juga Divonis Penjara Seumur Hidup

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Senin 26 Oktober 2020, 23:38 WIB
Selain pidana seumur hidup, Heru juga dijatuhi hukuman membayar uang pengganti senilai Rp10,72...
dok mi

Setahun Jaksa Agung Selamatkan Uang Negara Rp338,8 Triliun

👤Al Abrar 🕔Senin 26 Oktober 2020, 22:32 WIB
Setahun Kejagung juga telah menyelidiki 1.477 perkara selama periode Oktober 2019 hingga Oktober 2020. 986 perkara di antaranya telah masuk...
Antara

KPK Eksekusi Eks Bupati Talaud ke LP Tangerang

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Senin 26 Oktober 2020, 22:15 WIB
Sri Wahyumi terbukti menerima suap dari pengusaha Bernard Hanafi Kalalo melalui orang kepercayaannya Benhur...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya