Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH menjamin pengusutan kasus kerusuhan 21-22 Mei dapat dituntaskan Polri.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan, penyidikan yang saat ini dilakukan Polri baru sebatas asal-usul senjata, tetapi belum menyentuh aktor intelektual.
"Kemarin baru sebatas pemasok senjata, belum diungkap siapa dalang kerusuhannya. Nanti akan ketahuan siapa aktot yang sesungguhnya," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/6).
Dalam konfrensi pers yang digelar di Kantor Menko Polhukam, Jakarta, Selasa (11/6), Polri menyebut Mayjen (Purn) Kivlan Zen berperan sebagai pemasok senjata untuk membunuh sejumlah tokoh nasional.
Moeldoko memastikan, pengusutan kasus tersebut tidak akan berhenti pada Kivlan.
"Ya bisa ada, nanti bagaimana hasil investigasi berikutnya," ujar mantan Panglima TNI itu.
Baca juga: Ungkap Soal Aktor Kerusuhan 21-22 Mei, Polri Tunjukkan Transparan
Di sisi lain, Moldoko mengimbau kepada masyarakat agar memercayakan pengusutan kasus yang menelan 9 orang tewas itu kepada Polri. Ia menjamin penyidikan akan berjalan transparan sebagai bukti komitmen pemerintah menjaga keamanan rakyatnya.
"?Pemerintah itu melindungi masyarakatnya, memberikan jaminan atas keselamatan bagi warganya. Kok malah (dituding) membuat skenario. Ini menurut saya tidak benar, jangan mengada-ada," tandasnya.
Hal senada disampaikan Menko Polhukam Wiranto. Ia meminta masyarakat bersabar menanti Polri menyelesaikan hasil investigasinya. Menurutnya, hasil pengakuan para tersangka mulai mengerucut pada dalang kerusuhan.
"Memang belum selesai, namanya saja masih proses hukum. Masih perlu pendalaman dan pengembangan. Sekarang kan nggak sabar, seakan-akan harus segera tuntas. Kita harus ketemu konfigurasi, anatomi kerusuhan secara utuh, ketemu pasti," imbuhnya. (OL-1)
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk tetap tabah dalam menjalankan tugas meskipun kerap menjadi sasaran serangan serta kritik tajam.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved