Headline

Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.

Fokus

Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.

KPU Minta Narasi Provokatif Soal Pemilu Dihentikan

Insi Nantika Jelita
31/5/2019 14:46
KPU Minta Narasi Provokatif Soal Pemilu Dihentikan
Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi(MI/Ramdani)

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) merasa pemilu 2019 syarat dengan terpaan hoaks terburuk sepanjang pemilu.

Untuk itu Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, mengimbau kepada para elit politik jangan memberikan narasi provokatif yang dapat menimbulkan ketegangan di akar rumput pascapemilu.

Pasalnya, akibat hoaks dan narasi provokatif yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu soal pemilu, masyarakatlah yang terkena imbas menurut Pramono.

"Kalau ditingkat elitnya masih enggan atau terus tunjukkan narasi-narasi provokatif, maka yang di bawah ini akan sangat tidak mungkin untuk membangun rekonsiliasi yang mendalam. Itu yang harus dihindari," ungkapnya di Gedung KPU, Menteng, Jakarta, Jumat (31/5).

Konflik yang disajikan oleh elit politik saat proses pemilu, menurut Pramono bukan saja dianggap sebagai permainan politik belaka tapi seperti perang total atau jihad karena berbeda pilihan politik.

Baca juga : Hari Ini, KPU Terima Hasil Audit Laporan Dana Kampanye

"Seluruh rakyat Indonesia beberapa bulan sempat terpecah-belah, bahkan di dalam suatu keluarga besar atau di satu kantor pilihan politiknya terpecah. Jadi rekonsiliasi ditingkat masyarakar bisa dimulai jika ditingkat elitnya sudah memberi contoh dulu," ujar Pramono.

Lebih lanjut ia menuturkan, "Rekonsiliasi harus berjalan beriringan. Karena bagi masyarakat di bawah, konflik jadi persoalan personal bahkan bisa merembet ke agama dan sikap politik terhadap bangunan kebangsaan kita," katanya.

Untuk itu, Pramono berharap kedepan baik di level elit dan masyarakat tidak ada perpecahan akibat perseteruan pilihan politik. Momen Hari Raya Idul Fitri, menurutnya bisa dijadikan momen untuk merekatkan tali persaudaraan bangsa Indonesia.

"Momen lebaran itu harus memberi contoh bagaimana mereka membangun rekonsiliasi. Jangan hanya secara simbolik ya. Jadi betul-betul merekonsiliasi dengan tulus. Disamping itu, persoalan politik yang tersisa itu harus diselesaikan melalui koridor hukum yang disediakan oleh Undang-Undang," tandas Pramono. (OL-8)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Ghani Nurcahyadi
Berita Lainnya