Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
WARGA Jakarta dan sekitarnya sejak 23 Mei lalu silih berganti mendatangi lokasi demo di depan Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Mereka memberikan apresiasi dan dukungan moral kepada aparat Polri dan TNI yang menjaga kantor penyelenggara pemilu tersebut.
Sebagai wujud dukungan, warga membagikan bunga mawar merah kepada petugas sambil melakukan swafoto (selfie). Ada pula yang membagikan tasbih, memberikan makanan untuk berbuka puasa, dan juga ada yang hanya ingin berfoto dengan latar kawat berduri sebagai kenang-kenangan.
"Pak polisi, terima kasih telah berhasil mengamankan Jakarta dari upaya orang-orang yang ingin membuat kekacauan," ujar Nanda, mahasiswi salah satu perguruan tinggi negei di Jakarta, Minggu (26/5).
Sejak Senin (27/5), arus lalu lintas di depan gedung Bawaslu kembali normal. Komisioner Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar, mengungkapkan apresiasinya kepada seluruh aparat TNI-Polri yang telah melakukan pengamanan secara maksimal.
"Terima kasih kepada polisi dan TNI yang sudah melakukan pro-ses pengamanan. Kami juga berte-rima kasih kepada para pendemo yang telah melakukan demo dengan baik dan tenang sesuai dengan aturan," ujarnya, kemarin.
Ia berharap ke depan masyarakat memercayakan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengusut perselisihan hasil Pemilu 2019. "Kami berharap proses ke depan kita dapat membawa perbedaan pendapat melalui jalur konstitusional ke MK," katanya.
Apabila masyarakat tetap ingin menyampaikan aspirasi melalui demo, ia berharap upaya itu dilangsungkan dengan baik, tenang, dan sesuai aturan. "Demo itu hak warga negara, tapi harus disampaikan dengan mengindahkan aturan yang berlaku."
Sementara itu, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono, mewakili Presiden Joko Widodo, menyambangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjenguk sejumlah anggota Polri yang masih menjalani perawatan selepas pengamanan aksi 22 Mei.
"Sejak ada berita dari Polri ada korban, Presiden memerintahkan kepada saya selaku Kepala Sekretariat Presiden untuk segera mewakili beliau. Dan mohon maaf tadi saya sampaikan kepada keluarga bahwa Pak Presiden belum sempat hadir, maka diwakili oleh saya," ujar Heru, kemarin.
Menurut Heru, ada 15 anggota Polri yang dirawat, 7 di antaranya karena terkait langsung dengan kerusuhan 22 Mei, dan 8 anggota lainnya dirawat karena kesehatan terganggu setelah sebulan bertugas. Saat menjenguk, Heru sempat kaget karena korban bercerita bahwa kerusuhan juga terjadi di Jalan Otista, Jakarta Timur.
Di sisi lain, Komisi III DPR meminta masyarakat bersabar menunggu hasil pendalaman mengenai kerusuhan yang terjadi pada 22 Mei. (Pol/Pro/*/P-3)
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk tetap tabah dalam menjalankan tugas meskipun kerap menjadi sasaran serangan serta kritik tajam.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved