Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
IKATAN Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) mengajak seluruh masyarakat untuk mewaspadai pecah-belah bangsa, dan mendukung inisiatif para tokoh bangsa untuk meredakan ketegangan dan rujuk nasional. Upaya itu mencari solusi terbaik demi keutuhan bangsa dan Negara Kesatuaan Republik Indonesia.
“Pemilu ialah rutinitas per lima tahun. Kita harus melihat jauh ke de pan bahwa kepentingan bangsa dan negara, serta persatuan dan kesatuan, jauh lebih penting daripa da urusan perebutan jabatan dan kekuasaan sesaat,” kata Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie dalam siaran persnya, kemarin.
Soal kerusuhan pada 21 dan 22 Mei 2019 atas penetapan hasil pemilu 2019, ICMI mengajak seluruh masyarakat menjaga persatuan, kedamaian, dan ketertiban sesudah penetapan hasil pemilu, baik pemilihan presiden dan wakil presiden maupun pemilihan legislatif.
Setelah melihat perkembangan politik nasional pasca-Pemilu 2019, ICMI mendorong agar MK dapat me mutuskan secara independen, jujur, dan adil terhadap berbagai pengajuan perkara pemilu, baik pil pres maupun pileg.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengapresiasi pernyataan capres Prabowo Subianto yang meminta para pendukungnya untuk menghindari kekerasan, bertindak sabar, dan arif ketika menyampaikan aspirasi di ruang publik.
Ia mengaku akan memberikan hormat kepada Prabowo apabila imbauan yang diberikan itu dipa tuhi seluruh pendukungnya.
“Pak Prabowo bisa tercatat dalam demokrasi Indonesia. Namun, kita lihat nanti kalau seandainya masih ada niatan dari para pendukungnya untuk melakukan aksi-aksi yang anarkistis seperti kemarin, yang paling bertanggung jawab menghentikan hanya pemimpin, Pak Prabowo sendiri,” ujar Wiranto.
Takut berpolitik
Terkait kerusuhan pada 21 dan 22 Mei 2019, dosen Psikologi Universitas Gadjah Mada, Prof Koentjoro, mengatakan hal itu dapat memunculkan trauma dan takut berpolitik. “Kerusuhan kemarin dapat membikin trauma bagi yang mengalami dan bisa membuat orang takut berpolitik,” kata dia di Balairung Ge dung Pusat UGM, Yogyakarta, ke marin.
Menurut dia, negeri ini punya atur an yang harus ditegakkan. Ke rusuhan yang terjadi membuat orang semakin bingung dengan istilah kedaulatan rakyat. “Ini kedaulatan rakyat atau membuat kerusuhan,” ujarnya.
Pernyataan sejumlah tokoh di media pun, kata dia, membuat masyarakat bingung, pelaku kerusuhan ialah perusuh atau pahlawan demokrasi. “Kasihan polisinya kalau seperti ini (rusuh),” kata dia.
Amien Rais, katanya, terobsesi usahanya yang berhasil pada 1998 ketika menggulingkan rezim Soeharto. “Pak Amien Rais terobsesi usa ha yang berhasil pada 1998. Ada proses transfer of learning,” ung kapnya.
Namun, kata dia, situasi saat ini berbeda dengan 1998. Kerusuhan beredar ramai di media sosial, tetapi nyatanya tidak semua daerah se perti itu. Kerusuhan yang terjadi pada 22 Mei, agresivitas masyarakat bukan karena frustrasi, tapi karena dibayar.
Polisi telah menemukan bukti, perusuh dibayar. “Ada dua motivasi demonstrasi di sana, yang satu berbau politik, sedangkan yang lain ekonomi sesaat,” pungkas dia. (AT/ Ant/X-4)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengklaim sejak turunnya rezim Presiden Soeharto hingga saat ini pelanggaran HAM tidak pernah terjadi kembali.
Hal itu bukan tanpa alasan ketika Idham Aziz masih menjabat sebagai Kabareskrim, dirinya mengetahui setiap perkembangan kerusuhan 22 Mei.
Hal tersebut bukan tanpa alasan, ketika Idham Aziz masih menjabat sebagai Kabareskrim, dirinya mengetahui setiap perkembangan kerusuhan 22 Mei.
Berdasarkan temuan yang dilakukan Tim Pencari Fakta (TPF), Komnas HAM menyebut penembakan dalam demo ricuh itu bukan dilakukan kepolisian.
Dari 10 orang yang tewas itu, sembilan di antaranya berada di Jakarta dan seorang lainnya di Pontianak, Kalimantan Barat.
Pihak kepolisian menolak hasil rapid assesment oleh Ombudsman RI atas penanganan aksi unjuk rasa dan kerusuhan 21-23 Mei.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved