Kamis 23 Mei 2019, 09:30 WIB

KPK Ambil Alih Kasus Nur Mahmudi

Kisar Rajagukguk | Politik dan Hukum
KPK Ambil Alih Kasus Nur Mahmudi

MI/BARY FATHAHILAH
Mantan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menangani kelanjutan proses hukum kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dan mantan Sekretaris Daerah Kota Depok Harry Prihanto. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan pihaknya terus mengawasi kasus yang ditangani Polres Depok itu.

"Apa yang mendasari penanganan kasus tersebut menjadi buntu. Kita evaluasi dan lihat penegak hukum yang menangani kasus itu. KPK merupakan koodinator dari seluruh tindakan yang berhubungan dengan korupsi. Jadi, setiap penanganan tindak pidana korupsi di daerah, termasuk Kota Depok, kita supervisi," jelas Saut di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, sudah ada perjanjian kerja sama antara KPK, kejaksaan, dan kepolisian. "Secara otomatis KPK akan menyupervisi proses penyelidikan dan penyidikan kasus yang terjadi di Kota Depok itu."

Sebelumnya, Agustus 2018 Kepolisian Resor Kota Depok menetapkan Nur Mahmudi dan Harry sebagai tersangka kasus korupsi. Keduanya diduga terlibat dalam korupsi proyek pengadaan lahan untuk pelebaran Jalan Nangka di Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok, pada 2015.

Kepolres Kota Depok Komi-saris Besar Didik Sugiarto mengatakan pembebasan lahan untuk pelebaran Jalan Nangka sebenarnya telah dilakukan oleh pengembang apartemen. Namun, Nur Mahmudi dan Harry malah mengajukan anggaran pembebasan lahan. Penyidik menduga kerugian negara akibat kasus itu mencapai Rp10,7 miliar.

Didik menyatakan mulanya Nur Mahmudi membuat surat yang membebankan pelebar-an simpang Jalan Raya Bogor dan Jalan Nangka kepada pengembang. Namun, kenyataannya ditemukan ada dana yang bersumber dari APBD untuk pelebaran jalan itu.

Kasus tersebut terhenti setelah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Depok. Kajari Kota Depok Sufari menilai berita acara pemeriksaan (BAP) tersangka Nur Mahmudi dan Harry belum memenuhi syarat formil dan materiil. (KG/P-3)

Baca Juga

Biro Pers Setpres

Pengamat: Kunjungan Jokowi ke Rusia dan Ukraina Angkat Indonesia di Mata Dunia

👤Abdillah M Marzuqi 🕔Senin 27 Juni 2022, 22:53 WIB
Menurutnya, politik bebas aktif menjadi satu alasan kunci Jokowi bisa melakukan kunjungan ke dua...
Dok pribadi

Pengguna Platform LUNA Tuntut Pencairan Rekening

👤Media Indonesia 🕔Senin 27 Juni 2022, 22:35 WIB
SALAH satu pengguna platform LUNA dari PT Indodax Nasional Indonesia, Munawar Chalid, mengungkapkan kisah...
MI/M. Irfan

Penetapan Tersangka Baru Kasus Garuda, Erick : Program Bersih-bersih BUMN

👤Insi Nantika Jelita 🕔Senin 27 Juni 2022, 21:48 WIB
"Program bersih-bersih BUMN bukan sekadar ingin menangkap saja, tetapi bagaimana kita memperbaiki sistem agar bisa mencegah korupsi...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya