Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
TNI terus mendampingi Polri dalam mengamankan unjuk rasa yang dilakukan massa penolak hasil pemilu pascapengumuman oleh KPU, Selasa (21/5) dini hari.
Penegasan itu disampaikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam konferensi pers yang digelar di Media Center Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), kemarin.
"Saya ingin menyampaikan TNI solid untuk mendukung tugas Kepolisian RI. Terkait penanganan rusuh, TNI akan mem-back-up penuh kepolisian negara dengan menempatkan prajurit-prajurit di titik kerusuhan. Di samping itu, TNI menempatkan empat titik strategis, di antaranya KPU, Bawaslu, Gedung DPR/MPR, dan Istana," terang Hadi.
Hadi menjelaskan pengamanan yang dilakukan pihaknya bersama Polri merupakan bagian dari tugas utama TNI dalam menegakkan kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa TNI tidak menoleransi tindakan inkonstitusional dari pihak mana pun. Terlebih yang bersifat anarkistis, apalagi membahayakan kedaulatan negara," terang Hadi.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga menegaskan bahwa pihaknya akan berkonsolidasi dengan TNI demi totalitas mengamankan sejumlah unjuk rasa pascapengumuman hasil Pemilu 2019, baik yang ada di Ibu Kota maupun di kota lainnya.
"Kita akan bekerja maksimal bersama-sama dengan Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat (AD), dan Kepala Staf Angkatan Udara (AU) dan jajaran untuk mengamankan Jakarta dan negeri ini. Kita akan berusaha maksimal dengan segenap kekuatan yang ada," ujar Tito.
Terakhir, Tito juga meminta seluruh elemen masyarakat untuk turut mendukung upaya TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban dengan cara melakukan filtrasi terhadap berita bohong yang merebak. Lembaga-lembaga pelayanan masyarakat yang ada di lingkup terkecil sekalipun diminta untuk ikut mengawasi.
Tiga isu hoaks
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Divisi Humas Polri Irjen M Iqbal memberikan klarifikasi terkait dengan tiga hoaks yang beredar di media sosial yang ditengarai sengaja diembuskan untuk memprovokasi masyarakat dan membuat situasi memanas pascapengumuman hasil Pemilu 2019.
Iqbal dengan tegas membantah gambar penyerangan rumah ibadah umat Islam yang dilakukan aparat TNI. Selain itu, tuduhan isu aparat Brimob Polri yang ikut mengamankan unjuk rasa menolak hasil Pemilu 2019 'diimpor' dari negara Tiongkok juga disanggahnya.
"Satu, saya bantah Brimob tidak pernah menyerang masjid, rekan kami juga TNI tidak pernah menyerang masjid. Kedua, banyak foto yang mendiskreditkan Polri bahwa itu dari pasukan seberang sipit-sipit, tidak ada. Kita bantah, murni bahwa itu adalah personel Brimob WNI," tegas Iqbal.
Selain menyanggah dua isu di atas, Iqbal juga menegaskan kembali kepada masyarakat bahwa, baik Polri maupun TNI, tidak dibekali dengan senjata.
Apabila ada korban yang jatuh akibat terkena peluru tajam, ia memastikan bahwa hal tersebut dilakukan oknum lain selain TNI dan Polri.
"Instruksi Panglima TNI dan Kapolri sudah jelas. Petugas keamanan, personel keamanan dalam kegiatan unjuk rasa tidak dibekali peluru tajam. Kalau ada yang menggunakan peluru tajam, itu bukan personel pengamanan dalam aksi ini," jelas Iqbal.
Iqbal mengaku telah mengetahui aktor-aktor yang sengaja menyebarkan berita bohong dari ahli patroli siber yang terus bersiaga menghalau penyebaran berita bohong. (X-6)
Petugas kepolisian saat ini tetap disiagakan di lapangan untuk memantau pergerakan masyarakat, terutama di area aglomerasi dan kampung halaman.
Korlantas Polri resmi menghentikan one way nasional KM 414 hingga KM 70 pada Rabu (25/3) sore karena arus balik Lebaran 2026 mulai melandai.
Bareskrim Polri menangkap Direktur dan Manajer White Rabbit terkait dugaan peredaran narkoba sejak 2024. Polisi kini memburu aliran dana dan TPPU.
Pendaftaran Bintara Penerimaan Polri 2026 resmi dibuka dengan kuota 5.141 orang. Cek syarat, cara daftar online, dan batas waktu verifikasi hingga 30 Maret 2026!
Polri resmi buka pendaftaran Akpol, Bintara, dan Tamtama 2026 mulai 9-30 Maret. Cek syarat lengkap, kuota 6.900 orang, dan cara daftar di sini!
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak aparat kepolisian untuk mempercepat respons terhadap laporan masyarakat guna mencegah meluasnya aksi main hakim sendiri.
Saksi-saksi yang dihadirkan tidak menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara unggahan Laras Izati di media sosial dengan tindakan kekerasan atau kerusuhan di masyarakat.
Imbauan ini disampaikan seusai konflik antara kelompok pemuda kembali pecah di kawasan Stain/Arbes, Kecamatan Sirimau, Desa Batu Merah, Kota Ambon, Jumat (26/12).
Pelaku salah sasaran mengira korban adalah kelompok lawan yang akan melakukan aksi tawuran
Insiden salah paham antara personel Brimob dengan anggota Badan Intelijen Strategis TNI tidak boleh dipelintir menjadi konflik TNI-Polri.
ALIANSI Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bogor secara tegas mendeklarasikan penolakan terhadap segala bentuk provokasi dan tindakan penjarahan.
PRESIDEN Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketertiban dan keamanan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved