Headline

Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.

Fokus

Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.

TNI-Polri Solid Kawal Unjuk Rasa

Melalusa Susthira K
23/5/2019 07:30
TNI-Polri Solid Kawal Unjuk Rasa
Aparat keamanan menangkap provokator saat terjadi bentrokan dengan warga di bawah jembatan layang Slipi Kemanggisan, Jakarta, kemarin.(MI/PIUS ERLANGGA)

TNI terus mendampingi Polri dalam mengamankan unjuk rasa yang dilakukan massa penolak hasil pemilu pascapengumuman oleh KPU, Selasa (21/5) dini hari.

Penegasan itu disampaikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam konferensi pers yang digelar di Media Center Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), kemarin. 

"Saya ingin menyampaikan TNI solid untuk mendukung tugas Kepolisian RI. Terkait penanganan rusuh, TNI akan mem-back-up penuh kepolisian negara dengan menempatkan prajurit-prajurit di titik kerusuhan. Di samping itu, TNI menempatkan empat titik strategis, di antaranya KPU, Bawaslu, Gedung DPR/MPR, dan Istana," terang Hadi.

Hadi menjelaskan pengamanan yang dilakukan pihaknya bersama Polri merupakan bagian dari tugas utama TNI dalam menegakkan kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa TNI tidak menoleransi tindakan inkonstitusional dari pihak mana pun. Terlebih yang bersifat anarkistis, apalagi membahayakan kedaulatan negara," terang Hadi.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga menegaskan bahwa pihaknya akan berkonsolidasi dengan TNI demi totalitas mengamankan sejumlah unjuk rasa pascapengumuman hasil Pemilu 2019, baik yang ada di Ibu Kota maupun di kota lainnya.

"Kita akan bekerja maksimal bersama-sama dengan Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat (AD), dan Kepala Staf Angkatan Udara (AU) dan jajaran untuk mengamankan Jakarta dan negeri ini. Kita akan berusaha maksimal dengan segenap kekuatan yang ada," ujar Tito.

Terakhir, Tito juga meminta seluruh elemen masyarakat untuk turut mendukung upaya TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban dengan cara melakukan filtrasi terhadap berita bohong yang merebak. Lembaga-lembaga pelayanan masyarakat yang ada di lingkup terkecil sekalipun diminta untuk ikut mengawasi.

 

Tiga isu hoaks

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Divisi Humas Polri Irjen M Iqbal memberikan klarifikasi terkait dengan tiga hoaks yang beredar di media sosial yang ditengarai sengaja diembuskan untuk memprovokasi masyarakat dan membuat situasi memanas pascapengumuman hasil Pemilu 2019.

Iqbal dengan tegas membantah gambar penyerangan rumah ibadah umat Islam yang dilakukan aparat TNI. Selain itu, tuduhan isu aparat Brimob Polri yang ikut mengamankan unjuk rasa menolak hasil Pemilu 2019 'diimpor' dari negara Tiongkok juga disanggahnya.

"Satu, saya bantah Brimob tidak pernah menyerang masjid, rekan kami juga TNI tidak pernah menyerang masjid. Kedua, banyak foto yang mendiskreditkan Polri bahwa itu dari pasukan seberang sipit-sipit, tidak ada. Kita bantah, murni bahwa itu adalah personel Brimob WNI," tegas Iqbal.

Selain menyanggah dua isu di atas, Iqbal juga menegaskan kembali kepada masyarakat bahwa, baik Polri maupun TNI, tidak dibekali dengan senjata.

Apabila ada korban yang jatuh akibat terkena peluru tajam, ia memastikan bahwa hal tersebut dilakukan oknum lain selain TNI dan Polri.

"Instruksi Panglima TNI dan Kapolri sudah jelas. Petugas keamanan, personel keamanan dalam kegiatan unjuk rasa tidak dibekali peluru tajam. Kalau ada yang menggunakan peluru tajam, itu bukan personel pengamanan dalam aksi ini," jelas Iqbal.

Iqbal mengaku telah mengetahui aktor-aktor yang sengaja menyebarkan berita bohong dari ahli patroli siber yang terus bersiaga menghalau penyebaran berita bohong. (X-6)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Riky Wismiron
Berita Lainnya