Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
MABES TNI mengerahkan 20 ribu personel untuk membantu aparat kepolisian mengamankan wilayah Jakarta pada aksi 22 Mei.
"Sebanyak 20 ribu personel siaga sudah berada di Jakarta," kata Kapuspen TNI Mayjen TNI Sisriadi kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (22/5).
Bahkan, sebanyak 12 ribu personel sudah berada di lokasi demonstrasi sesuai permintaan kepolisian.
"Jadi personel TNI yang dikerahkan sebanyak 32 ribu orang," jelas Sisriadi.
Baca juga: Bubarkan Massa, Polisi tidak Dilengkapi Peluru Tajam
Menurut dia, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto terus melakukan monitoring secara dekat di seluruh wilayah Jakarta.
Sebanyak empat titik yang menjadi daerah monitoring TNI, yakni Istana Merdeka, Gedung DPR-RI, kantor KPU dan Bawaslu.
"Fokus di empat titik dan monitor secara wide angle seluruh wilayah Jakarta," tuturnya. (OL-2)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Putusan MK soal kewenangan Bawaslu memutus pelanggaran administrasi Pilkada, pembentuk UU dapat segera merevisi UU Pilkada.
MK mengatakan selama ini terdapat perbedaan atau ketidaksinkronan peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu dengan pelanggaran administrasi pilkada.
Titi Anggraini mengatakan putusan tersebut telah menegaskan tidak lagi terdapat perbedaan antara rezim pemilu dengan rezim pilkada.
Pengalaman dari Pemilu 2024 menunjukkan betapa tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved