Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
MARKAS Besar TNI AD telah mematangkan seluruh persiapan pengamanan pengumuman hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei mendatang. Prajurit elite dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus) pun dilibatkan agar pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan lancar.
"Kopassus sudah sangat siap melaksanakan tugas untuk mengantisipasi, sebagai cadangan. Intinya, TNI AD siap untuk ditugaskan apabila dibutuhkan," ujar Kepala Staf TNI AD Jenderal Andika Perkasa kepada wartawan di Balai Komando, Markas Kopassus, Jakarta, Senin (20/5).
Andika mengemukakan hal itu seusai memeriksa kesiapan prajurit Kopassus. Menurut dia, TNI AD prinsipnya tetap berharap pengumuman hasil pesta demokrasi berjalan aman dan tertib.
Secara teknis, sambung dia, prajurit TNI bakal disiapkan di sejumlah titik, seperti Istana Negara, Kantor Komisi Pemilihan Umum RI, dan Kantor Bawaslu RI. Namun, Andika enggan membeberkan titik rawan lain yang notabene membutuhkan pengamanan dari pasukan elite tersebut.
"Kalau SOP (prosedur operasional standar) tetap berlaku. Artinya, dalam hal pengamanan Polri yang menjadi lead. Polri juga yang membuat satu pertimbangan dan tergantung kondisinya. Tapi yang jelas kami sudah menggelar beberapa titik dengan perhitungan dari pihak kepolisian."
Lebih jauh, terang dia, pengamanan pengumuman hasil pemilu nanti TNI AD bakal menerjunkan 16.882 prajurit dari berbagai satuan, seperti Kodam Jaya, Kostrad, Kopassus, termasuk dari Kodam V/Brawijaya dan Kodam IV/Diponegoro.
Sebelumnya, Andika juga meyakini pengumuman hasil Pemilu 2019 berjalan kondusif. Isu yang menyebut akan timbul kerusuhan pada hari tersebut merupakan hipotesis yang sejatinya tidak perlu dikhawatirkan.
Menurut dia, pihaknya saat ini masih mengikuti dinamika di lapangan, serta membantu tugas Polri untuk mengamankan seluruh tahapan pemilu. "Kami akan memastikan tidak ada kericuhan atau bahkan anarkisme atau apapun namanya, karena memang tidak boleh. Perangkat yang dibuat perundang-undangan sudah lengkap," tukasnya.
Kabar mengenai kerusuhan pada hari pengumuman hasil pemilu, sambung dia, merupakan kesimpulan sementara dari pelbagai kemungkinan. TNI AD pun enggan mengambil langkah lebih jauh lantaran hal tersebut masih bersifat isu.
"Karena ada institusi-institusi yang menguasai di bidangnya yang lebih tahu ucapan atau tindakan yang masuk dalam tindak pidana. Intinya, dalam pemilu ini kami all out."
Ia pun meyakini masyarakat sangat cerdas dan dewasa untuk menyikapi pelbagai informasi, mana yang harus diikuti dan tidak. TNI AD juga optimistis masyarakat Indonesia dapat melalui pesta demokrasi dengan baik. (A-3)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
PT Perta Arun Gas (PAG) menggelar simulasi pengamanan pelabuhan skala besar.
Menurut Yusril, ketiadaan payung hukum yang komprehensif membuat negara belum optimal dalam merespons ancaman disinformasi secara sistemik.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Wali Kota Crans-Montana meminta maaf setelah terungkap Bar Le Constellation, lokasi kebakaran maut yang menewaskan 40 orang, tidak diaudit sejak 2019.
Apakah perjalanan Grab bisa direkam suaranya? Pertanyaan ini kerap muncul terkait keamanan, dokumentasi pribadi, hingga bukti jika terjadi hal tidak diinginka
Survei Gallup memang menjadi bukti bahwa Indonesia kompetitif dan aman bagi Warga Negara Asing (WNA), namun aspek perlindungan internal tetap harus dibenahi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved