KPU tak Gentar Hadapi Tekanan Massa

AJAKAN untuk berdemonstrasi di depan gedung Komisi Pemilihan Umum, Jalan Imam Bonjol No 29, Menteng, Jakarta Pusat, 21-22 Mei dengan tajuk Aksi Bela Negeri bersama Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat menyebar di media sosial dalam beberapa hari terakhir.

Pendukung pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno pun menyambutnya dengan siap beraksi. Tak lupa embel-embel 'jihad total', seperti dikumandangkan pentolan Front Pembela Islam, Rizieq Shihab, dari Mekah, Arab Saudi pun dikumandangkan.

Namun, KPU bergeming. Proses pemungkas rekapitulasi tingkat nasional tetap dilakukan. Lembaga penyelenggara pemilu itu mempercayakan pengamanan ke aparat berwenang.

"Jelang 22 Mei tentu saja terkait dengan standar pengaman itu menjadi tugas pokok dari kepolisian yang di dukung oleh TNI sehingga KPU dalam posisi mengikuti saja sesuai dengan prosedur operasional standar yang dimiliki oleh polda. Semoga aman semua," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan di gedung KPU, Jakarta, kemarin.

Setali tiga uang. Badan Pengawas Pemilu tidak gentar menghadapi kepungan aksi demonstrasi. "Saya yakin TNI dan Polri mampu menjaga keamanan sehingga 22 atau 23 Mei atau akan baik-baik saja," tukas Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar.

Ancaman terhadap KPU tidak hanya aksi unjuk rasa yang menolak penetapan hasil pemilu pada 22 Mei, melainkan juga aksi terorisme.

Dalam dua pekan terakhir, polisi berhasil menangkap puluhan terorisme yang diduga akan melakukan serangan pada 22 Mei.

Terkait aksi Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat yang dipimpin oleh aktivis Jumhur Hidayat pada 22 Mei, polisi belum mendapatkan pemberitahuan aksi. "Belum ada (pemberitahuan aksi pada 22 Mei 2019)," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono di Jakarta Barat, kemarin.

Tidak bertanggung jawab

Meski dalam aksi Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat diinisiasi oleh tokoh pendukung Prabowo-Sandi yang juga ada di pengurus BPN, seperti Amien Rais, Rizal Ramli, dan Titiek Soeharto, tetapi juru bicara BPN Andre Rosiade menegaskan hal itu di luar tanggung jawab BPN.

Dalam menanggapi hal itu, juru bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Sadzily, mengatakan, seharusnya BPN bertanggung jawab terhadap aksi itu.

"Selama ini tokoh-tokoh BPN yang selalu memprovokasi rakyat untuk tidak menerima hasil Pemilu 2019 dengan alasan telah terjadi kecurangan. Pernyataan BPN ini sungguh menunjukkan sikap yang lempar batu sembunyi tangan," kata Ace, tadi malam.

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal (Purn) Hendropriyono mengatakan massa yang turun ke jalan hanyalah segelintir massa yang tersisa dari kelompok-kelompok yang dulunya ikut mendukung pasangan Prabowo-Sandi, di antaranya eks Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF)/ 212, dan Front Pembela Islam (FPI).

"Sebagian yang muda-muda juga terhentak, sadar mau dibawa ke mana ini. Mudah-mudahan bisa terjawab nanti," ungkap Hendropriyono di Jakarta, kemarin.

Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Padang, Sumatra Barat, Feri Amsari, mengatakan penolakan kubu 02 terhadap hasil Pilpres 2019 tidak memiliki konsekuensi.

"Jika tidak aral melintang seperti sengketa ke MK, KPU akan menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih pada 25 Mei," ujar Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Unand ini, kemarin. (Fer/Faj/Uta/Ind/YH/DD/*/X-4)