PERHELATAN pesta demokrasi yang diadakan lima tahun sekali diharapkan tidak merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia karena ada pihak yang mengancam tindakan terorisme pada 22 Mei.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jendral (Sekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Anwar Abbas.
Ia meminta kalau ada hal-hal yang mengganggu yang menyangkut masalah penyelenggaraan pemilihan umum, terutama terkait dengan masalah penghitungan suara, maka KPU hendaknya benar-benar bisa menyelesaikannya dengan baik agar kedua belah pihak bisa menerima hasil perhitungan tersebut dengan ikhlas dan legowo.
"Ini menjadi sesuatu yang sangat penting agar persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa tidak terkoyak karena kalau itu terjadi (kericuhan) maka kerugian dan malapetaka besarlah yang akan menimpa bangsa dan negeri ini dan kita jelas-jelas tidak mau itu," ungkap Anwar dalam keterangan resminya, Jakarta, Minggu (19/5).
Baca juga: Indikasi Serangan Teror, Bawaslu Koordinasi dengan Polisi
Pemilu, menurutnya, merupakan salah satu cara yang sudah disepakati untuk ditempuh di dalam mengatasi masalah kepemimpinan. Untuk itu sangat disayangkan jika ada pihak yang tidak menerima hasil pemilu 2019 dan tidak percaya pada lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU.
"Sehingga lewat pemilu yang jujur dan adil serta transparan diharapkan bisa mendapatkan pemimpin dan kepemimpinan yang konstitusional dan legitimate," ujar Anwar.
Lebih lanjut ia menambahkan, untuk itu segala hal yang akan merusak persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa harus dihindari.
"Persatuan dan kesatuan bangsa adalah kekayaan kita yang harus kita syukuri yang tidak ternilai harganya," tandasnya. (OL-1)
