Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
PERHELATAN pesta demokrasi yang diadakan lima tahun sekali diharapkan tidak merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia karena ada pihak yang mengancam tindakan terorisme pada 22 Mei.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jendral (Sekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Anwar Abbas.
Ia meminta kalau ada hal-hal yang mengganggu yang menyangkut masalah penyelenggaraan pemilihan umum, terutama terkait dengan masalah penghitungan suara, maka KPU hendaknya benar-benar bisa menyelesaikannya dengan baik agar kedua belah pihak bisa menerima hasil perhitungan tersebut dengan ikhlas dan legowo.
"Ini menjadi sesuatu yang sangat penting agar persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa tidak terkoyak karena kalau itu terjadi (kericuhan) maka kerugian dan malapetaka besarlah yang akan menimpa bangsa dan negeri ini dan kita jelas-jelas tidak mau itu," ungkap Anwar dalam keterangan resminya, Jakarta, Minggu (19/5).
Baca juga: Indikasi Serangan Teror, Bawaslu Koordinasi dengan Polisi
Pemilu, menurutnya, merupakan salah satu cara yang sudah disepakati untuk ditempuh di dalam mengatasi masalah kepemimpinan. Untuk itu sangat disayangkan jika ada pihak yang tidak menerima hasil pemilu 2019 dan tidak percaya pada lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU.
"Sehingga lewat pemilu yang jujur dan adil serta transparan diharapkan bisa mendapatkan pemimpin dan kepemimpinan yang konstitusional dan legitimate," ujar Anwar.
Lebih lanjut ia menambahkan, untuk itu segala hal yang akan merusak persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa harus dihindari.
"Persatuan dan kesatuan bangsa adalah kekayaan kita yang harus kita syukuri yang tidak ternilai harganya," tandasnya. (OL-1)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved