Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) memberikan apresiasi yang tinggi terhadap masyarakat Bali yang telah memeangkan dirinya dalam Pemilu 17 Aprl lalu. Jokowi mengaku sudah menerima kemenangan dirinya di Bali sebagai kemenangan yang besar dari seluruh provinsi di Indonesia.
"Tentu saja kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas terpilihnya saya dan Ma'ruf Amin dari masyarakat Bali, dengan angka 91,6%. Ini angka tertinggi dari seluruh provinsi di Indonesia," ucapnya saat berkunjung ke Pasar Badung, Denpasar, Sabtu (18/5).
Baca juga: Polres Klaten Berbagi Takjil Bersama Relawan Capres-Cawapres
Jokowi juga ditanya soal kubu Prabowo-Sandi yang tidak mau menerima hasil Pemilu kali ini karena diduga penuh dengan kecurangan. Menurut Jokowi, semua pihak harus bersabar, dan menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebab, KPU belum melakukan penetapan secara resmi siapa yang menjadi pemenang Pilpres.
"Kalau menolak ya, tidak apa-apa. Tapi bahwa proses pemilu semuanya diselenggarakan oleh KPU. Lihat prosesnya seperti apa. Kita tunggu saja hasil pemilu. Kalau ada persoalan silahkan menempuh jalur konstitusi. Konstitusi kita sangat lengkap. Ada mekanisme yang sangat jelas. Konstitusi kita komplit sekali," ujarnya.
Ia meminta masyarakat untuk bersabar dan jangan memperkeruh suasana dengan memprovokasi, menyebar isu hoax, menebar perpecahan dan kebencian yang bisa menimbulkan konflik horisontal. Sebab negara ini bukan hanya mengurusi soal Pemilu saja, melainkan masih ada banyak pekerjaan yang belum beres, yang menyangkut masa depan ekonomi, infrastruktur dan seterusnya. (OL-6)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved