Semua Pihak Harus Terlibat Rekonsiliasi

KETUA Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD menyambangi kediam­an presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri. Pertemuan dilakukan guna mengingatkan kembali per­satuan antarwarga negara.

Kunjungan ke rumah Ketua Umum PDIP itu dilakukan mengingat proses pemilu yang sudah men­dekati puncak. Oleh karena itu, diperlukan proses rekonsiliasi guna menjaga kerukunan bangsa.

“Tadi kami dan Bu Mega sangat optimistis bahwa semua pihak pu­nya bekal kejiwaan dan semangat untuk kita tetap bersatu,” kata Mah­fud.

Menurut mantan hakim Mahkamah Konstitusi itu, agenda ketata­negaraan harus terus berjalan. Ka­rena itu, menurutnya, harus ada presiden yang terpilih dan ditetapkan. “Kalau masih saling tuding, oleh sebab itu rekonsiliasi artinya bisa bagi-bagi peran politik secara baiklah, itu saja,” ujarnya.

Menurutnya, semua pihak harus bisa terlibat dalam proses re­­konsiliasi  dan semua harus ada kesadaran yang sama untuk rekonsiliasi dan tidak usah dikotak-ko­takkan. “Mari kita semuanya yang punya kesadaran mendorong ke arah rekonsiliasi,” jelasnya.

Mahfud yang ditemani Frans Magnis Suseno, Alissa Wahid, Ro­mo Benny Sutrisno, Amin Abdullah, Erry Riyana Hardjapamekas, dan Al Hilal Hamdi mengatakan Me­gawati bukanlah pimpinan RI pertama yang dikunjungi Gerakan Suluh Kebangsaan. Sebelumnya, dia mengaku telah menemui presi­den keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan presiden ketiga RI BJ Habibie.

Pertemuan-pertemuan yang di­la­kukan dengan para negarawan tersebut, lanjut dia, dimaksudkan untuk memperkuat hubungan ke semua pihak dan melakukan re­konsiliasi seusai pemilu.

Terkait adanya ajakan people po­wer pada 22 Mei 2019, Mahfud menyatakan semua pihak harus menjaga keamanan bersama.

Klaim people power atau kekuat­an rakyat yang digaungkan kubu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dinilai berbeda dengan era Pre­siden Soeharto. Aktivis 98 Ray Rangkuti mengatakan tak ada alas­an kuat membangkitkan kekuatan rakyat.

“Saya menduga ini riak-riak sa­­ja, bukan people power. Enggak ada yang disebut kemarahan rakyat, enggak ada yang disebut pen­de­ri­­taan rakyat,” kata Ray. (Mal/Ins/P-1)