Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, menolak seruan rekan satu partainya Arief Poyuono agar Kubu Prabowo-Sandiaga juga menolak hasil pemilu legislatif. Fadli berpendapat itu hanya pendapat pribadi Poyuono. Bukan mewakili Gerindra atau BPN.
"Ya itu kan pendapat pribadi. Pilpres dan pileg itu beda," ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (17/5).
Baca juga: Arief Poyuono: Demokrat Keluar saja dari Koalisi Prabowo-Sandi
Sebelumnya, Arief Poyuono meminta Prabowo-Sandiaga juga menolak hasil Pileg 2019. Menurut Poyuono, kecurangan terjadi bukan hanya di pilpres, melainkan juga di pileg. Ia mengklaim kecurangan itulah yang membuat partai-partai baru gagal masuk DPR karena hasilnya di bawah ambang batas 4%.
Arief bahkan menyebut tidak perlu ada perwakilan Gerindra di parlemen. "Enggak perlu ada (wakil) di parlemen dong. Bukan hanya caleg Gerindra ya, tapi caleg koalisi BPN," ujar Arief yang juga wakil ketua umum Gerinda.
Namun, kata Fadli, pemilu presiden (pilpres) dan pemilu legislatif (pileg) merupakan dua hal yang berbeda. Dengan begitu, penanganan kecurangan masif yang diklaim oleh Kubu 02 ada di pilpres tidak bisa diperlakukan sama dengan pileg.
"Di pileg ada kecurangan juga. Tetapi penanganannya beda dengan pilpres," ujar Fadli.
Baca juga: Demokrat Tak Butuh Permintaan Maaf dari Arief Poyuono
Fadli mengatakan pada pileg ada kompetisi antar partai peserta pemilu dan internal. Ia mengibaratkannya sebagai kompetisi horizontal dan vertikal.
"Soal pileg meski ada kecurangan tentu ada mekanismenya. Jadi tidak masalah. Kecurangannya tentu beda dengan pilpres yang terjadi sebelum, saat, dan setelah," ujar Fadli.
Fadli menyerahkan urusan dugaan adanya kecurangan pileg ke parpol masing-masing dan perwakilannya di daerah. Ia menganggap tidak tepat bila dugaan kecurangan pilpres yang saat ini digaungkan BPN dikaitkan dengan persoalan pileg. (Pro/A-5)
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya.
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai penutupan gerai Alfamart dan Indomaret.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Rano Alfath, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan yang menewaskan AT (14).
Proses hukum terhadap tersangka, yang merupakan oknum anggota Brimob berinisial Bripda MS, harus dilakukan secara terbuka tanpa ada upaya menutupi fakta.
Bahlil Lahadalia, menyampaikan apresiasi kepada generasi muda Indonesia yang telah membantu untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2.
Relawan Muda Airlangga Hartarto (Rumah Indonesia) memberi dukungan Prabowo Subianto-Erick Thohir sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024.
Ketegasan karakter Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi poin positif bagi Prabowo dalam kontestasi pemilu mendatang.
Elektabilitas calon presiden menuju Pilpres 2024 masih dinamis.
Hijrahnya Sandiaga Uno ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berpeluang memunculkan kembali duet dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
RATUSAN relawan Jawara Prabowo-Sandi 2019 Provinsi Banten, resmi menyatakan dukungan kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk maju pada Pilpres 2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved