Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
JURU bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sanidaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pihaknya dengan senang hati akan membeberkan data dalam penghitungan suara di KPU.
Akan tetapi, ia menilai hal tersebut menjadi percuma jika KPU terlebih dahulu mengklaim bahwa data KPU adalah yang paling valid.
"Kita dengan senang hati adu data, tapi dengan cara yang fair. KPU sendiri yang bilang data yang paling valid dan benar adalah data yang mereka miliki. Kalau sudah ada statement begitu buat apa kita adu data," kata Dahnil, ketika ditemui di Media Center Prabowo-Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (15/5).
Dahnil mengatakan BPN dan KPU harus saling menyodorkan data dan dibuktikan di lapangan mengenai keabsahan data tersebut. Hal tersebut dirasa Dahnil lebih adil jika berbicara mengenai adu data.
Baca juga : Pernyataan BPN Ancam Demokrasi
"Dia lupa pernyataan komisioner KPU yang bilang kalo ada perbedaan data, maka data yang paling valid dan benar adalah data KPU. Sekarang mereka ngomong adu data. Kalo ingin adu data harus simetris. Maksud simetris adalah harus adil kita liat mana yang paling bener mana pembuktiannya," kata Dahnil.
Lebih lanjut, Dahnil mengatakan sedari awal pihaknya telah menyodorkan sejumlah data ke KPU mengenai potensi kecurangan dalam Pemilu kali ini. Sehingga, menurutnya, jika berbicara adu data, sebenarnya pihaknya sudah melakukan hal tersebut.
Sementara itu, Komisioner KPU Hasyim Asy'ari mengatakan pihaknya siap untuk mengecek kevalidan data milik lembaganya dengan BPN.
Bahkan, Hasyim menilai segala keberatan atau kecurigaan yang disematkan kepada KPU bisa dijawab dengan data yang telah disiapkan oleh pihaknya.
"Ya segala macam hal keberatan atau apa, data disampaikan ke KPU, KPU siap untuk diklarifikasi. Sejak awal udah berkali kali diajukan dan diurus," kata Hasyim. (OL-8)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved