Tim Asistensi Berpotensi Bidik Prabowo, Ini Jawaban Wiranto

TIM Asistensi Hukum Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM telah resmi dibentuk pada 8 Mei 2019. Tim yang bermaterikan puluhan pakar hukum itu bertugas mengkaji pemikiran dan ucapan yang dilontarkan oleh tokoh maupun pihak tertentu pascapemilu.

Lalu apakah ucapan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menyatakan menolak hasil penghitungan suara Pemilu Presiden 2019 telah masuk radar Tim Asistensi Hukum Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM? Menko Polhukam Wiranto rupanya enggan mengomentari hal tersebut.

Ia beralasan pekerjaan tim asistensi hanya boleh diketahui oleh pihaknya dan jajaran Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM. Mantan Panglima ABRI itu menilai publik tidak perlu ikut-ikutan soal tim asistensi.

"Itu nggak usah dikatakan ke publik, ya. Tim asistensi itu cuma tim sama Pak Wiranto dan Kemenko Polhukam, bukan di-share ke publik," kilah Wiranto ketika ditanya wartawan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (15/5).

Namun, sambung dia, pemerintah tidak ambil pusing dengan keputusan Prabowo yang akan menolak hasil rekapitulasi dan penetapan suara pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. "Ya, biarkan saja. Itu urusannya Pak Prabowo," tutur Wiranto.

Sebelumnya, Prabowo menyatakan menolak hasil rekapitulasi suara yang sedang dilakukan KPU karena diduga banyak kecurangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan Pemilu 2019. "Saya akan menolak hasil penghitungan suara pemilu, hasil penghitungan yang curang," ujar Prabowo di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5). (Gol/A-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Irvan Sihombing