KPU Tolak Setop Penghitungan Suara

DENGAN gaya berapi-api, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menegaskan tidak akan menerima hasil Pilpres 2019 jika dipenuhi kecurangan.

"Saya akan menolak hasil perhitungan yang curang. Kami tidak bisa menerima ketidakadilan dan ketidakjujuran," kata Prabowo ketika pidatonya di Grand Sahid Jaya, Jakarta, kemarin.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno pun menolak penghitungan suara yang tengah berlangsung di Komisi Pemilihan Umum. BPN menyatakan pihaknya akan menarik seluruh saksi mulai dari KPU pusat hingga Kabupaten/Kota.

Permintaan itu bertepuk sebelah tangan. KPU bergeming. "KPU sampai saat ini membuka diri terhadap hal hal yang diindikasikan penyelenggara pemilu itu melakukan kecurangan, silakan saja dilaporkan," ujar Komisioner KPU Ilham Saputra di Gedung KPU RI, Menteng, Jakarta, kemarin.

Ilham kemudian mengatakan jika ada laporan soal indikasi kecurangan, bisa dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pelaporan kepada institusi yang berwenang tersebut, katanya, sudah diamanatkan oleh UU No 7/2017 tentang Pemilu. Alhasil, perhitungan suara di KPU pun jalan terus.

Dalam pemaparan fakta kecurangan Pemilu 2019 versi kubu 02, selain Prabowo dan Sandi, juga hadir Ketua BPN Djoko Santoso, anggota Dewan Pengarah BPN Amien Rais, anggota Dewan Penasihat BPN Rizal Ramli, Wakil Ketua BPN Rachmawati Soekarnoputri, Ketua Dewan Pembina Partai Berkarya Titiek Soeharto, Waketum Gerindra Fadli Zon, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri dan Waketum Partai Demokrat Syarif Hasan.

Namun, Ketua Umum PAN Zulkifi Hasan tak menghadiri acara tersebut. Sebelumnya, Zulkifli Hasan mengundang Jokowi sebagai Presiden RI untuk berbuka puasa bersama di kediamannya, Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Jumat (10/5).
 

Bukan Sikap Negarawan
Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Sumatra Barat, Feri Amsari mengatakan, sikap Prabowo- Sandi yang mengkapitalisasi permasalahan Pemilu 2109 kian memperlihatkan sikap yang jauh dari kenegarawanan. "Hal itu mungkin karena mereka tidak lagi bisa memenangkan pertarungan dengan cara-cara konstitusional," kata Feri saat dihubungi tadi malam.

Penolakan kubu 02, kata dia, tidak akan mampu medelegitimasi hasil Pemilu dan KPU. "Kecuali MK (Mahkamah Konstitusi) memutuskan terjadi kecurangan Pemilu yang bersifat TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif)," jelasnya.

Menurut dia, jika melihat perbedaan real count KPU, selisih antara pasangan 01 dan 02 sekitar lebih dari 13 persen. "Jadi, sekitar 15-20 jutaan suara yang harus dibuktikan untuk membalikkan keadaan," pungkasnya.

Senada, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily mengatakan, Prabowo kembali mengulangi sikapnya seperti Pilpres 2014. "Ini merupakan pembelajaran yang buruk dalam kehidupan demokrasi kita," kata Ace, kemarin.

Terkait penarikan saksi dari proses rekapitulasi, Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon mengaku belum mengetahui hal itu. Ketika dihubungi pukul 22.45, Jansen tengah mengikuti rekapitulasi suara di Gedung KPU, Jakarta sebagai saksi peserta pemilu dari Partai Demokrat. "Saya masih ada di KPU sebagai saksi partai di pileg," tandasnya. (Pol/Faj/Mal/X-4)