Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
KETUA DPR RI Bambang Soesatyo mengimbau, di Ramadan ini, masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Menjalankan ibadah puasa juga harus ditunjukan dengan keharmonisan menjaga kehidupan sosial berbangsa. Sehingga tidak hanya menjalin hubungan baik dengan Allah SWT, melainkan juga menjaga hubungan baik dengan manusia.
“Mengingat pada 22 Mei 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019, tidak menutup adanya kemungkinan provokasi dari segelintir orang yang menginginkan terjadinya gejolak di masyarakat. Tapi, Ramadan mengajarkan kita untuk mengendalikan hawa nafsu dan menahan ego pribadi,” ujar Bamsoet saat menjadi tuan rumah buka puasa bersama, di Rumah Dinas Ketua DPR RI, Jakarta, Senin (13/5).
Selain dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, tampak hadir pula sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara seperti Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Wakil Ketua BPK Bahrul Akbar, Wakil Ketua DPR Utut Hardianto, Fahri Hamzah, dan Agus Hermanto.
Hadir pula sejumlah Ketua Umum dan Sekjen Partai Politik. Antara lain Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, Ketua Umum PKPI Diaz Hendro Priyono, Sekjen Demokrat Hinca Panjahitan, Sekjen PPP Hasrul Sani, Wakil Ketua KPK Laode Syarif, Pimpinan Fraksi dan pimpinan Komisi, para Menteri kabinet kerja seperti Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Mensekneg Pratikno, Menseskab Pramono Anung, Menkeu Srimulyani, Mendes Eko Prasojo, Wakapolri Ari Dono, Kasum TNI Joni, Pimpinan BIN, Jaksa Agung M Prasetyo, mantan Kepala BIN Hendro Priyono, serta sejumlah Duta Besar Negara Sahabat.
Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen itu menilai tidak perlu adanya people power dalam menyikapi hasil Pemilu 2019.
Baca juga: Sop Kikil dan Sate Jadi Menu Buka Puasa di Kediaman Ketua DPR
Hal itu karena seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu sudah dilakukan dengan sebaik mungkin. Jika pun ada kekurangan atau kesalahan di beberapa hal, bisa diselesaikan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Bukan dengan cara represif mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
“People power biasa dilakukan jika sebuah bangsa menghadapi krisis ekonomi berkepanjangan ataupun kepemimpinan otoriter yang dijalankan tanpa proses mekanisme check and balances. Indonesia tidak mengalami hal itu. Ekonomi kita baik, check and balances dijalankan antara pemerintah sebagai eksekutif maupun DPR RI sebagai legislatif. Ada juga MPR RI dan DPD RI maupun media massa dan organisasi kemasyarakatan yang turut mengawasi jalannya roda pemerintahan,” tutur Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini justru memandang perlunya bangsa Indonesia bersyukur lantaran di Ramadan kali ini berhasil menyelesaikan berbagai tahapan Pemilu 2019 yang dikenal dengan Pemilu terumit di dunia.
Untuk itu, di bulan yang suci ini, sudah saatnya semua pihak kembali bersatu sebagai sebuah bangsa dengan melakukan rekonsiliasi dan menjalin tali silaturahim dengan semua komponen bangsa.
“Bagi yang menang Pemilu jangan jumawa, bagi yang kalah harus berlapang dada. Hasil Pemilu bukanlah kiamat yang menandakan berakhirnya kehidupan. Karenanya tidak perlu berlebihan menyikapinya. Masih ada kesempatan di waktu yang akan datang untuk maju kembali dalam pemilihan, tanpa perlu mengorbankan persaudaraan di bulan Ramadan,” pungkas Bamsoet. (RO/OL-2)
DPR juga mengundang pegiat Pemilu untuk menerima masukan terkait dampak dari putusan MK terhadap pelaksanaan Pemilu ke depan.
DPR masih melakukan penelaahan, sehingga belum bisa menyampaikan sikap resmi menyikapi putusan MK tersebut.
SEORANG mahasiswi berusia 19 tahun korban kekerasan seksual di Karawang, Jawa Barat, dipaksa menikah dengan pelaku yang juga adalah pamannya sendiri.
Amendemen UUD dinilai jalan untuk melakukan penataan sistem pemilu serat pemerintahan secara komprehensif dan konstitusional.
TIM Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mendukung proses hukum apabila ditemukan unsur pidana pada penyelenggaraan ibadah haji 1445H/2024M.
Angka kematian jemaah haji Indonesia disorot Saudi. Timwas DPR minta seleksi kesehatan diperketat demi keselamatan jemaah, khususnya lansia berpenyakit.
People power haruslah memiliki dasar atau alasan yang cukup meyakinkan bagi kekuatan atau elemen masyarakat untuk melakukan hal tersebut.
Pemerintahan yang ada dan sah saat ini sudah berjalan dengan baik, sehingga dirinya mewanti-wanti agar generasi muda jeli dan tidak mudah terprovokasi.
Penyebutan istilah people power dalam pengertian yang terjadi selama ini di beberapa negara di dunia, berarti menggulingkan pemerintahan yang sah.
Aksi peringatan tergulingnya diktator menjadi kali pertama sejak Marcos Junior menjabat pada Juni 2022.
Gerakan yang dianggap sebagai people power oleh sebagian kalangan itu, tidak punya urgensi yang jelas dilakukan pada Pemilu 2019.
Jaksa Agung memastikan penetapan tersangka murni hukum dan hanya kebetulan berada di tahun pemilu
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved