Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJAK reformasi 1998, demokrasi Indonesia masih terjebak dalam demokrasi kultus karena terpusat pada penghormatan secara berlebihan kepada orang dan paham tertentu.
Dalam konteks Indonesia, demokrasi kultus terjebak pada pembicaraan mengenai tokoh dan bukan gagasan besar demokrasi.
"Setidaknya kita cermati sampai saat ini demokrasi kultus itu sangat kental dalam Pilpres kemaren, pada tokoh seperti Jokowi dan Prabowo dan ini menimbulkan pembelahan di masyarakat," kata Direktur Charta Politica Yunarto Wijaya dalam diskusi bertajuk Reformasi Berhasil atau Tidak di Jakarta, Senin (13/5).
Dengan pengkultusan individu kata dia demokrasi kemudian diartikan pada pilihan masyarakat yang dalam konteks Pilpres kali ini tergambar pada sosok yang sederhana diwakili Jokowi dan sosok militer pada diri Prabowo.
Menariknya lagi, lanjut dia masyarakat ketika melihat sosok yang berseberangan maka langsung dianggap tidak sejalan dan terkesan dihindari.
Baca juga : TKN: Jokowi-Amin Panutan Politik Indonesia
"Ini tentu saja tidak sejalani dengan reformasi. Semangat reformasi tak lagi membicarakan mendukung siapa atau melawan siapa. Tapi, membawa nilai-nilai yang dibawa dalam agenda reformasi," jelas Yunarto.
Demokrasi yang berkualitas kata dia harus berani keluar dari pengkultusan individu dan bergerak ke demokrasi yang lebih bernilai.
"Semoga setelah Pilpres ini kita bisa kembali merajut kembaluli persaudaraan dan sama-sama berkomitmen untuk memajukan demokrasi kita pada tingkat nilai, ya menerima perbedaan secara dewasa," tukas Yunarto.
Pada kesempatan sama, aktivis 98 dari Universitas Trisakti Julianto Hendro mengatakan, pihaknya akan melakukan gelar aksi di depan KPU pada tanggal 22 Mei mendatang untuk mengawal 84% masyaralat yang sudah menggunakan hak pilih.
"Hasil pemilu, pemungutan suara pada 17 April itu adalah gerakan masyarakat sesungguhnya. Dan Ini akan kita kawal,"jelas Julianto. (OL-8)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
IPK Indonesia 2025 turun ke skor 34. Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menilai perbaikan penegakan hukum jadi kunci pemberantasan korupsi.
Pakar FH UI Titi Anggraini menyoroti lemahnya transparansi keuangan partai politik Indonesia, menekankan audit eksternal dan pengawasan tegas dibutuhkan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved