Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
TUDUHAN bahwa petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang banyak meninggal pascapemilu karena diracun merupakan tuduhan berlebihan. Pihak keluarga pun berhak menolak untuk dilakukan visum.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengemukan hal tersebut saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (13/5).
"(Visum) itu terserah keluarganya, visum kan harus izin keluarga. Tuduhan bahwa mereka diracun itu berlebihan," tutur Jusuf Kalla.
Wapres menegaskan tuduhan bahwa petugas KPPS diracun tersebut tidak berdasar, khususnya dalam hal motif perbuatan. Ia menilai tidak ada motif yang jelas untuk meracun para petugas KPPS.
"Motif nya apa? Mau dapat suara? Bagaimana mungkin? Tidak begitu. Segala sesuatu harus kita periksa motifnya dan memang tidak ketemu motifnya," tutur pria yang akrab disapa JK tersebut.
Kementerian Kesehatan, menurut Jusuf Kalla, sudah mengevaluasi dan mengatakan yang wafat dikategorikan sekitar 13 penyakit. Para korban yang wafat juga telah bekerja tanpa henti lebih dari 24 jam.
Apa yang terjadi saat ini, kata Wapres, murni akibat dari kerumitan sistem Pemilu 2019. Kondisi itu menimbulkan kelelahan petugas KPPS yang antara lain karena bekerja tanpa istirahat dan berada di ruang terbuka, serta karena stress.
Terlebih banyak petugas KPPS umumnya berada di desa-desa, yang belum tentu memahami sistem pemilu yang rumit. Mereka sangat mungkin merasa kebingungan dengan sistem pemilu sekarang hingga menambah tekanan mental.
Jusuf Kalla juga menegaskan salah satu bentuk pertanggungjawaban negara selain pemberian santunan adalah mencari penyebab dari banyaknya petugas yang menjadi korban. Investigasi telah dilakukan Kementerian Kesehatan.
"Sejak awal kalau diingat saya selalu mengatakan ini paling rumit di dunia, tetapi saya tidak menyangka korbannya akan begitu besar. Bahwa memang rumit itu kita sudah mengetahuinya sejak awal bahwa itu rumit. Saya katakan ini bisa kerja hingga tengah malam, ternyata sampai pagi," tutur Jusuf Kalla. (P-2)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved