Jumat 10 Mei 2019, 10:01 WIB

Kasus Bachtiar Nasir Sudah Di Tangan Kejaksaan

Golda Eksa | Politik dan Hukum
Kasus Bachtiar Nasir Sudah Di Tangan Kejaksaan

MI/Adam Dwi
Kejaksaan siap menangani kasus dugaan pencucian uang dilakukan oleh Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir

 

KORPS Adhyaksa menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kasus dugaan pidana dengan tersangka Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir dari penyidik Direktorat Tindak Pidana Khusus Bareskrim Polri.

SPDP itu, menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Mukri teregister dengan Nomor: 97/V/Res.2.3/2019/DIT. TIPIDEKSUS Tanggal 3 Mei 2019. Apabila proses penyidikan lancar, kejaksaan pun tinggal menunggu pelimpahan berkas tahap satu dan dua sebelum kasus dilimpahkan ke pengadilan.

"Dan jajaran JAM Pidum telah menunjuk 3 jaksa penuntut umum (P-16) untuk mengikuti perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Tipideksus Bareskrim Polri," ujar Mukri, Jumat (10/5).

Menurut dia, SPDP tersebut terkait penyidikan perkara tindak pidana turut serta atau membagikan kekayaan Yayasan Keadilan Untuk Semua (YKUS) berupa uang, barang yang secara langsung maupun tidak langsung dapat dinilai dengan uang kepada pengurus YKUS.

Bachtiar pun meradang dengan status tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Tersangka diduga melakukan perbuatan yang menguntungkan diri atau orang lain dengan cara tipu daya, keadaan palsu atau tidak melaksanakan pelbagai langkah yang diperlukan guna memastikan ketaatan kepada ketentuan perbankan.

Bachtiar dijerat Pasal 5 ayat (1) UU 16/2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan UU 28/2004 atau Pasal 374 KUHP juncto Pasal 372 atau 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 49 ayat (2) UU 10/1998 tentang Perbankan atau Pasal 63 ayat (2) UU 21/2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 3, 5, 8 UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. (OL-3)

 

Baca Juga

MI/ Moh Irfan

KPU Imbau Peserta Pemilu 2024 Tak Gunakan Dana Kampanye Ilegal

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Minggu 29 Januari 2023, 15:06 WIB
KPU mengimbau peserta Pemilu 2024 untuk tak gunakan dana kampanye ilegal. Komisioner KPU RI Idham Holik mengemukakan akan ada sanksi pidana...
dok.Ant

Tirta Lunggana Keluar Dari Kepengurusan DPW PPP DKI Jakarta

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 29 Januari 2023, 14:24 WIB
KADER Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sekaligus Sekretaris DPW PPP DKI Jakarta Guruh Tirta Lunggana menyatakan telah mengundurkan diri...
dok.humas ppp

Harlah ke-50 PPP Cilegon Meriah, Mardiono Yakin PPP Bangkit

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 29 Januari 2023, 14:20 WIB
Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono meyakini partainya akan bangkit di Pemilu...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya