Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
KETUA KPU Arief Budiman menantang siapa pun yang terus menuduh KPU curang dalam Pemilu 2019 untuk membuktikan ujarannya.
"Apa yang belum saya buka? Coba tunjukkan apa yang belum saya buka sampai saat ini tentang tahapan pemilu," ujar Arief.
Menurut Arief, pihak KPU selaku penyelenggara pemilu telah membuka seluruh proses rekapitulasi perhitungan suara Pemilu 2019 secara transparan kepada publik. Ia pun bertanya balik kepada pihak yang menyangsikan KPU, bagian mana yang belum diungkap oleh KPU kepada publik.
"Coba tunjukkan sama saya, kau mau tahu apa dan itu belum saya sampaikan kepada publik, pengen tahu apa coba," imbuh Arief.
Arief menegaskan, sejak dari awal rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019 dimulai pihaknya sudah secara transparan membuka kepada publik bagaimana mekanisme ataupun cara kerja penghitungan suara berjalan.
"Pengen tahu server, saya kasih tahu servernya. Pengen tahu operator, saya kasih tahu operatornya. Pengen tahu Situng itu seperti apa, saya kasih tahu semuanya. Apa yang belum saya beri tahukan?, tukas Arief.
Seperti diketahui, KPU saat ini sedang merampungkan proses penghitungan suara Panitia Pemilih Luar Negeri (PPLN) untuk kemudian hari ini mulai menjalankan proses rekapitulasi penghitungan suara nasional. Masyarakat pun dapat secara terbuka mengakses jalannya proses rekapitulasi suara melalui laman pemilu2019.kpu.go.id.
Tuduhan bahwa KPU curang juga dimunculkan di DPR, khususnya dari Partai Gerindra. Uniknya PKS yang selama ini setia dengan Gerindra, kali ini mbalelo. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan pembentukan pansus pemilu tidak perlu buru-buru dilakukan.
Menurutnya, proses pemilu masih berlangsung sehingga, jika terburu-buru, akan berdampak pada jadwal yang telah ditetapkan KPU sebagai penyelenggara pemilu. "Jadi tidak bisa terburu-buru karena kalau pansus dilakukan sekarang, ya jadwal penetapan bisa terganggu," kata Mardani.
Sekjen DPP PPP Arsul Sani menegaskan bahwa partainya menolak usulan pembentukan pansus pemilu karena lebih baik mengikuti dahulu seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. (Faj/Ins/*/Ant/P-1)
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
KPU sedang menyusun rancangan peraturan KPU (RPKPU) terbaru tentang penggantian antarwaktu (PAW) anggota legislatif.
Themis Indonesia, TII, dan Trend Asia melaporkan dugaan korupsi itu dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Laporan dilayangkan pada 3 Mei lalu.
Koalisi masih memiliki waktu tujuh hari untuk memperbaiki pengaduan di DKPP yang tenggatnya jatuh pada 13 Juni mendatang.
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved