Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PANGLIMA TNI Hadi Tjahjanto mengatakan secara umum pelaksanaan pemilu 2019 berlangsung aman dan damai. Namun, persiapan pengamanan masih akan terus dilakukan hingga pascaproses penetapan hasil pemilu dilakukan oleh KPU.
"Ada indikasi tidak menerima hasil penghitungan suara ke KPU. Provokasi serta upaya stigma opini di medsos masih gencar termasuk soal kecurangan penghitungan dan pencatatan suara," ujar Hadi di gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (7/5).
Hadi menyebut TNI memprediksi perkembangan situasi yang dapat terjadi adalah potensi munculnya keberatan terhadap hasil penetapan oleh KPU. Potensi itu terlihat dari indikasi perkembangan ketidakpuasan atas proses yang sedang berjalan.
"Beberapa pihak mengutarakan terjadinya kecurangan walaupun pihak penyelenggara pemilu mengatakan tidak terjadi," imbuhnya.
Baca juga: KPU Lanjutkan Pleno Rekapitulasi Suara Pemilu di LN
Akibat dari keberatan tersebut, lanjut Hadi, dapat terjadi aksi untuk melaksanakan unjuk rasa atau penyerangan terhadap kantor penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Ia juga memprediksi akan ada peningkatan penyebaran berita hoaks di media.
"Sudah kami prediksi dan siagakan dengan Bapak Kapolri," tuturnya.
Ia mengatakan hoaks disebar karena ada aktor yang ingin memanfaatkan situasi. Polarisasi yang terbentuk selama masa kampanye menyebabkan identitas primordial kesukuan agama dan kesenjangan sosial dapat dimanfaatkan menimbulkan anarkisme massa.
"Yang terakhir adalah apabila eskalasi tidak dapat dikendalikan, stabilitas keamanan akan terganggu. Eskalasi ini dapat terjadi apabila pihak yang bersaing tidak dapat saling menahan atau mengendalikan diri apalagi ada aktor yang ingin menopang pada situasi tersebut," ungkapnya.
Sebagian masyarakat Indonesia, ungkap Hadi, masih memiliki sifat mudah terprovokasi dan berubah menjadi amuk. Hal itu yang rentan dimanfaatkan oleh pihak pencari keuntungan pribadi atau kelompoknya.
"Massa dalam jumlah yang besar yang tertib dapat berubah seketika apabila dalam cuaca panas lelah dan lapar dan akan muncul provokasi yang timbul di tengah-tengah masyarakat tersebut dan adanya tindakan brutal," pungkasnya.
Untuk menghadapi berbagai kemungkinan, TNI melalui satuan-satuannya telah melakukan berbagai langkah antisipatif. Antara lain melaksanakan pengumpulan data dan pemetaan adanya potensi konflik maupun indikasi pengarahan massa di masing-masing wilayah.(OL-5)
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
Indonesia siapkan 8.000 personel TNI untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF) di Gaza, tunjukkan komitmen misi perdamaian.
PEMERINTAH berencana mengirim 8.000 prajurit TNI ke Gaza, Palestina untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF). Keputusan itu dinilai sarat risiko
Anggaran pertahanan APBN 2026 mencapai Rp337 triliun. Pengamat menilai belanja alutsista harus memperkuat industri pertahanan nasional, bukan sekadar impor senjata.
Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) menegaskan tidak ada prajuritnya yang terlibat dalam dugaan penganiayaan terhadap pengemudi ojek online di kawasan Kembangan, Jakarta Barat.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved