Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
PANGLIMA TNI Hadi Tjahjanto mengatakan secara umum pelaksanaan pemilu 2019 berlangsung aman dan damai. Namun, persiapan pengamanan masih akan terus dilakukan hingga pascaproses penetapan hasil pemilu dilakukan oleh KPU.
"Ada indikasi tidak menerima hasil penghitungan suara ke KPU. Provokasi serta upaya stigma opini di medsos masih gencar termasuk soal kecurangan penghitungan dan pencatatan suara," ujar Hadi di gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (7/5).
Hadi menyebut TNI memprediksi perkembangan situasi yang dapat terjadi adalah potensi munculnya keberatan terhadap hasil penetapan oleh KPU. Potensi itu terlihat dari indikasi perkembangan ketidakpuasan atas proses yang sedang berjalan.
"Beberapa pihak mengutarakan terjadinya kecurangan walaupun pihak penyelenggara pemilu mengatakan tidak terjadi," imbuhnya.
Baca juga: KPU Lanjutkan Pleno Rekapitulasi Suara Pemilu di LN
Akibat dari keberatan tersebut, lanjut Hadi, dapat terjadi aksi untuk melaksanakan unjuk rasa atau penyerangan terhadap kantor penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Ia juga memprediksi akan ada peningkatan penyebaran berita hoaks di media.
"Sudah kami prediksi dan siagakan dengan Bapak Kapolri," tuturnya.
Ia mengatakan hoaks disebar karena ada aktor yang ingin memanfaatkan situasi. Polarisasi yang terbentuk selama masa kampanye menyebabkan identitas primordial kesukuan agama dan kesenjangan sosial dapat dimanfaatkan menimbulkan anarkisme massa.
"Yang terakhir adalah apabila eskalasi tidak dapat dikendalikan, stabilitas keamanan akan terganggu. Eskalasi ini dapat terjadi apabila pihak yang bersaing tidak dapat saling menahan atau mengendalikan diri apalagi ada aktor yang ingin menopang pada situasi tersebut," ungkapnya.
Sebagian masyarakat Indonesia, ungkap Hadi, masih memiliki sifat mudah terprovokasi dan berubah menjadi amuk. Hal itu yang rentan dimanfaatkan oleh pihak pencari keuntungan pribadi atau kelompoknya.
"Massa dalam jumlah yang besar yang tertib dapat berubah seketika apabila dalam cuaca panas lelah dan lapar dan akan muncul provokasi yang timbul di tengah-tengah masyarakat tersebut dan adanya tindakan brutal," pungkasnya.
Untuk menghadapi berbagai kemungkinan, TNI melalui satuan-satuannya telah melakukan berbagai langkah antisipatif. Antara lain melaksanakan pengumpulan data dan pemetaan adanya potensi konflik maupun indikasi pengarahan massa di masing-masing wilayah.(OL-5)
Themis Indonesia, TII, dan Trend Asia melaporkan dugaan korupsi itu dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Laporan dilayangkan pada 3 Mei lalu.
Koalisi masih memiliki waktu tujuh hari untuk memperbaiki pengaduan di DKPP yang tenggatnya jatuh pada 13 Juni mendatang.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin menjawab perihal polemik penggunaan jet pribadi oleh para anggota KPU yang disebut melebihi anggaran.
Karena ragam kondisi tersebutlah Afif dan jajarannya sepakat menggunakan jasa pesawat jet demi tersebarnya seluruh logistik pemilu ke seluruh wilayah Indonesia.
Anggota KPU RI Idham Holik mengatakan, pendaftaran sengketa Pilkada 2024 merupakan hak konstitusi dari setiap pasangan calon.
Mayjen TNI Kristomei Sianturi juga menambahkan bahwa TNI akan mengedepankan sinergi dengan kepolisian, kejaksaan, serta instansi terkait lainnya,
TNI merespons cepat informasi pengalihan pendaratan darurat pesawat Saudi Airlines SV5276 rute Jeddah–Jakarta ke Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara.
Operasi ini menjadi bukti TNI hadir di Papua untuk melindungi masyarakat dari teror kelompok bersenjata
Akibat insiden itu korban mengalami sejumlah luka bacok pada bagian tubuhnya serta luka tembak di dada. Saat ini korban telah dievakuasi ke Jayapura.
ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB Oleh Soleh meminta rencana Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk merekrut 24 ribu prajurit baru dikaji secara matang dan mendalam.
Pengamanan dari TNI-Polri tidak hanya kepada institusi kejaksaan, tetapi juga kepada para jaksa yang merupakan bagian dari aparat penegak hukum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved