Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Staf TNI AD Jenderal Andika Perkasa angkat bicara terkait cicitan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli bahwa TNI AD melalui Babinsa memiliki data hasil pemilu atau lembar surat suara formulir C1. Pihaknya membantah memiliki data hasil Pemilu 2019 seperti yang diucapkan Rizal Ramli.
"Tidak benar kalau kami memiliki hasil pemilu. Bagaimana kami memiliki hasil, penghitungannya saja masih berlangsung. Apalagi kalau kami dikatakan memiliki data formulir C1. Itu tidak benar," ujar Andika kepada wartawan di Jakarta, kemarin.
Ia menegaskan, pihaknya akan menindak tegas anggota TNI aktif yang diduga menyebarkan berita bohong. Apalagi dalam cicitan tersebut disebutkan seorang perwira menengah TNI-AD berpangkat letnan kolonel yang mengutarakan kemenangan salah satu capres berdasarkan laporan para Babinsa. "Kita akan memproses hukum. Jika dia anggota TNI-AD aktif akan diproses," tegasnya.
Andika menegaskan anggota TNI yang diduga menyebarkan informasi bohong itu telah mencoreng institusi dan merusak kepercayaan masyarakat. Padahal rekapitulasi suara secara resmi hanya dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan masih berlangsung. "Tidak benar bahwa Babinsa (Badan Pembinaan Desa) memiliki data karena kami tidak ditugaskan untuk mendata," ucap Andika.
Ia menegaskan, tugas prajurit TNI-AD dalam perhelatan pesta demokrasi ialah membantu Polri untuk melakukan pengamanan. Tugas tersebut berlaku dari masa kampanye, masa tenang, distribusi logistik, hingga tahapan pemilu tuntas.
Mengenai cicitan Rizal, tambahnya, TNI-AD tidak punya kapasitas untuk menempuh langkah lebih jauh. Alasannya, Rizal merupakan warga sipil dan pihaknya tidak berhak menindak pihak yang berada di luar institusi tersebut. "Jadi, kepada tokoh bangsa itu, bukan menjadi kewenangan kami. Saya menyatakan tidak akan melakukan apa pun kepada Pak RR. Tetapi, terhadap yang diduga letkol TNI-AD ini pasti kami proses hukum karena dia berada di dalam kewenangan kami," tandasnya.
Sebelumnya, eks Menko Maritim Rizal Ramli mengaku telah menerima informasi penting dari TNI-AD terkait hasil Pemilu 2019. Informasi yang diterimanya dari seorang letkol TNI-AD. "Datang seorang Letkol (TNI) AD, 'Pak, ini sudah kebangetan, laporan-laporan babinsa, PS (Prabowo Subianto) sudah menang. Bahkan di kompleks Paspampres (Pasukan Pengamanan Presiden)!" tulis Rizal melalui akun Twitter pribadinya, Minggu (5/5). (Gol/P-3)
Jumlah pelanggaran prajurit TNI 2025 menurun hingga 40%. Namun, tantangan disiplin dan kejahatan siber masih jadi sorotan.
Pemerintah mengambil langkah konkret dengan memperkuat pengamanan bandara khususnya di wilayah di Papua menyusul insiden penembakan pesawat perintis di Papua Selatan.
Indonesia siapkan 8.000 personel TNI untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF) di Gaza, tunjukkan komitmen misi perdamaian.
PEMERINTAH berencana mengirim 8.000 prajurit TNI ke Gaza, Palestina untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF). Keputusan itu dinilai sarat risiko
Anggaran pertahanan APBN 2026 mencapai Rp337 triliun. Pengamat menilai belanja alutsista harus memperkuat industri pertahanan nasional, bukan sekadar impor senjata.
Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) menegaskan tidak ada prajuritnya yang terlibat dalam dugaan penganiayaan terhadap pengemudi ojek online di kawasan Kembangan, Jakarta Barat.
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved