Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Staf TNI AD Jenderal Andika Perkasa angkat bicara terkait cuitan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli bahwa TNI AD melalui Babinsa memiliki data hasil pemilu atau lembar surat suara formulir C1.
Cuitan di akun Twitter @RamliRizal pada Minggu (5/5), itu juga menyebut seorang perwira menengah TNI AD berpangkat letnan kolonel yang mengutarakan kemenangan salah satu capres berdasarkan laporan para Babinsa.
"Tidak benar kalau kami memiliki hasil pemilu. Bagaimana kami memiliki hasil, penghitungannya saja masih berlangsung. Apalagi kalau kami dikatakan memiliki data formulir C1. Itu tidak benar. Jadi saya pastikan informasi yang diberikan oleh salah satu tokoh bangsa itu adalah berita bohong," ujar Andika kepada wartawan di Markas Besar TNI AD, Jakarta, Senin (6/5).
Baca juga : Antisipasi Delegitimasi Pemilu, Pemerintah Bentuk Tim Hukum
Ia menegaskan, tugas prajurit TNI AD dalam perhelatan pesta demokrasi ialah membantu Polri untuk melakukan pengamanan. Pengamanan itu berlaku dari masa kampanye, masa tenang, distribusi logistik, hingga tahapan pemilu tuntas.
Andika memastikan pihaknya akan melakukan penyelidikan internal dengan mencari oknum berpangkat letkol yang memberikan informasi bohong kepada Rizal Ramli. Apabila perwira itu sudah ditemukan maka sanksi tegas diputuskan melalui pengadilan militer.
Mengenai cuitan Rizal, imbuh dia, TNI AD tidak punya kapasitas untuk menempuh langkah lebih jauh. Alasannya, Rizal merupakan warga sipil dan militer juga tidak berhak menindak pihak-pihak yang berada di luar institusi tersebut.
"Jadi, kepada tokoh bangsa itu bukan menjadi kewenangan kami. Saya menyatakan tidak akan melakukan apapun kepada pak RR. Tetapi terhadap yang diduga letkol TNI AD ini pasti kami proses hukum. Kenapa? Karena dia berada di dalam kewenangan kami untuk memproses dengan beberapa alasan tadi," tandasnya. (OL-8)
Jumlah pelanggaran prajurit TNI 2025 menurun hingga 40%. Namun, tantangan disiplin dan kejahatan siber masih jadi sorotan.
Pemerintah mengambil langkah konkret dengan memperkuat pengamanan bandara khususnya di wilayah di Papua menyusul insiden penembakan pesawat perintis di Papua Selatan.
Indonesia siapkan 8.000 personel TNI untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF) di Gaza, tunjukkan komitmen misi perdamaian.
PEMERINTAH berencana mengirim 8.000 prajurit TNI ke Gaza, Palestina untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF). Keputusan itu dinilai sarat risiko
Anggaran pertahanan APBN 2026 mencapai Rp337 triliun. Pengamat menilai belanja alutsista harus memperkuat industri pertahanan nasional, bukan sekadar impor senjata.
Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) menegaskan tidak ada prajuritnya yang terlibat dalam dugaan penganiayaan terhadap pengemudi ojek online di kawasan Kembangan, Jakarta Barat.
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved