Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMANDAN Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak perlu berkoordinasi dengan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi untuk bertemu Presiden Joko Widodo.
"Itu bukan pertemuan capres Jokowi dengan AHY, tidak sama sekali, harus dibedakan. Kalau merasa harus koordinasi dengan BPN, saya pikir itu tidak tepat dan tidak betul," kata Ketua Divisi Advokasi dan Hukum Demokrat Ferdinand Hutahaean ketika dihubungi, Sabtu (4/5).
Baca juga: AHY Sepakat Seruan Jokowi Jaga Situasi Negara Pasca-Pilpres
Ferdinand mengatakan pertemuan AHY tersebut adalah sikap mandiri yang diambil partainya. Selain itu, ia menegaskan pertemuan tersebut juga tidak membicarakan perihal pilpres.
"Tidak ada kewajiban bagi Partai Demokrat untuk berkoordinasi dengan BPN. Bahwa ini adalah sikap mandiri dan berdaulat partai melakukan aktivitas, di luar kegiatan pilpres," kata Ferdinand.
Baca juga: Sandiaga Akui Pertemuan AHY-Jokowi di Luar Sepengetahuan BPN
Lebih lanjut, Ferdinand mengatakan pertemuan AHY dengan Jokowi tersebut untuk membahas situasi terkini dan pandangan Partai Demokrat untuk menyiasati situasi yang terjadi ke depannya.
"Pertemuan ini kaitannya dengan silaturahim kebangsaan. Bahwa presiden Jokowi ingin mendengarkan pandangan politik Demokrat terhadap situasi sekarang dan situasi yang kemungkinan muncul," kata Ferdinand.
Sebelumnya, Sandiaga Uno mengatakan pertemuan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Presiden Jokowi di luar sepengetahuan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. (X-15)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved