Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
TIM Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin mengapresiasi sikap dewasa Partai Demokrat dan Ketua Umumnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam merespons hasil pemilu 2019.
Wakil Ketua TKN Abdul Kadir Karding menilai sikap Partai Demokrat yang menghargai proses demokrasi menunjukkan kesamaan visi dengan TKN.
Karding menilai, antara SBY dan Jokowi maupun seluruh elemen di TKN sama-sama percaya dengan proses demokrasi yang berlangsung. Menurutnya, sikap SBY yang jernih dalam memandang segala tahapan pemilu menunjukkan karakter seorang negarawan.
"Meski dalam politik selalu ada dinamika dan perbedaan, namun pada intinya semangat TKN dan Partai Demokrat selalu sama yakni menjunjung dan menghormati proses demokrasi. Kami memberi apresiasi atas sikap dewasa Partai Demokrat dalam berpolitik," ujar Karding dalam keterangan tertulis, Kamis (2/5).
Menurut Karding, sejak awal, SBY telah menunjukkan komitmen dan semangat yang sama dengan TKN. Meski bersaing, Demokrat dinilai tetap mampu menjaga nilai-nilai universal dalam berbangsa. Seperti, mengedepankan semangat inklusif dan tidak berpikir sempit.
"Baju kami dengan Demokrat sepanjang pilpres memang berbeda. Tapi hati kami sama, ingin Indonesia dibangun dengan semangat yang tidak sempit dan tak eksklusif. Dengan semangat yang sama itu, kami optimistis kesatuan TKN dan Demokrat ini bisa berkembang ke arah yang lebih jauh," kata Karding.
Baca juga: Komunikasi Jokowi dengan SBY Maupun AHY Baik
Tak hanya Demokrat, Karding juga memberi apresiasi pada Partai Amanat Nasional (PAN) yang tak kalah aktif menciptakan kesejukan demokrasi. Ini terlihat dari sikap Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang datang ke Jokowi untuk membangun komunikasi.
"Kami pun mengapresiasi gestur politik yang dibangun PAN, memperlihatkan itikad untuk menjaga persatuan dan menghormati proses demokrasi. Pak Zulkifli memperlihatkan narasi yang positif dan bukan memprovokasi rakyat dengan narasi negatif," imbuhnya.
Di sisi lain, Karding pun memuji Jokowi yang dinilai mampu merangkul seluruh pihak.
"Ini menunjukkan Jokowi pemimpin yang mudah komunikasi dengan semua pimpinan partai. Jokowi menunjukkan bahwa kepentingan bangsa di atas segalanya," tukasnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Demokrat Amir Syamsuddin mengatakan tidak boleh ada pihak yang menganggap dirinya berhak mengadili dan memutuskan siapa yang jadi pemenang pemilu. Sikap ini dinilai menunjukkan ketidakserasian antara PD dan Prabowo.
Selain itu, Ketua Mahkamah Partai Amanat Nasional (PAN) Yasin Kara mengakui pertemuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Presiden Joko Widodo bisa membuka peluang partainya bergabung kembali dengan kubu capres petahana.
Namun, kedua partai menggarisbawahi bahwa sebelum pembahasan mengenai koalisi tersebut, tugas besar yang mendesak adalah menyelesaikan proses pemilu terlebih dulu.
Sinyal-sinyal ini mengindikasikan koalisi Adil Makmur mulai goyah, dengan mendekatnya kedua partai ke kubu Jokowi.(OL-5)
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
AKSI protes besar-besaran terkait penggerebekan imigrasi di Los Angeles menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Gubernur California Gavin Newsom.
GUBERNUR California Gavin Newsom menuntut Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth membatalkan pengerahan Garda Nasional di Los Angeles.
Kegiatan pembinaan dari Demokrat mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk UMKM, yang terlihat dari tingginya peminat program tersebut.
Kritik masyarakat, termasuk melalui pengibaran bendera One Piece, sepatutnya dianggap sebagai bentuk kontrol publik terhadap pemerintah
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal seperti kotak pandora.
Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved