Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
SETELAH berulangkali ditantang oleh berbagai unsur masyarakat, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sampai dengan saat ini belum juga membuka data internal mereka yang menjadi dasar klaim kemenangan kepada publik.
Menurut Juru bicara Milenial Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo- Ma'ruf Amin, Garda Maharsi, bisa jadi alasan BPN menolak membuka data internal rekapitulasi suara mereka karena tidak terorganisirnya saksi dari pihaknya dalam mengawal penghitungan suara.
"Jangan-jangan BPN menolak membuka data internal mereka karena BPN memang tidak mengorganisir saksi mereka secara berjenjang. Atau justru BPN tidak paham bahwa diperlukan rekap data dari saksi mereka untuk membantu mereka menghadapi proses teknis perhitungan suara," terang Garda saat memberikan keterangan, Selasa (30/4).
Menurut Garda, BPN seakan lupa bahwa pemilu bukan hanya melulu soal kontes politik antar-politisi, melainkan masyarakat juga diberikan kesempatan untuk memantau dan menghitung perolehan suara peserta politik, lewat proses perhitungan suara yang dilakukan secara terbuka.
Baca juga : Minta Pendukung Tunggu Hasil KPU, TKN: Jokowi Pemimpin Sejati
Berdasarkan hal tersebut, Garda menilai BPN Prabowo-Sandi tidak pernah serius dalam menyiapkan saksi-saksi mereka dalam pemilu.
"Terbukti dengan beberapa kasus dimana proses rekap di tingkat kelurahan yang berlarut karena lamanya saksi BPN datang. Seperti didesain untuk mempersulit proses rekapitulasi," terang Garda.
Garda menilai, alih-alih memberikan keterangan yang mendidik kepada publik terkait jalannya pemilu, BPN justru terus menerus berkelit sambil mendiskreditkan penyelenggaraan pemilu.
Menurut Garda, lewat penolakan mereka berharap dapat memperoleh simpati publik.
"Jangan beri pendidikan politik untuk rakyat dengan cara mendramatisir masalah. Terlebih mendramatisir masalah sebagai dalih atas ketidakcakapan mengelola hal teknis kalian sendiri," pungkas Garda. (OL-8)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
PRESIDEN Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan kepada 70 tokoh penggerak gizi dan ketahanan pangan nasional. Itu termasuk jajaran Polri serta tokoh masyarakat
Presiden Prabowo Subianto menyoroti dugaan kelompok politik yang memanfaatkan bencana untuk membangun ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah melakukan pengetatan belanja negara hingga Rp308 triliun pada tahun pertama masa pemerintahannya
Preaiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 1.000 desa nelayan rampung hingga akhir 2026.
Hingga saat ini program MBG telah menjangkau sedikitnya 60.200.000 penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Prabowo perintahkan KSP Qodari kumpulkan video ramalan gagal MBG. Program Makan Bergizi Gratis kini capai 60,2 juta penerima, target 82,9 juta di 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved