Headline

Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.

Jubir Millenial TKN: BPN Abai Kompleksitas Penyelenggaraan Pemilu

Melalusa Sushtira Khalida
30/4/2019 20:44
Jubir Millenial TKN: BPN Abai Kompleksitas Penyelenggaraan Pemilu
Garda Maharsi (kiri0 saat mendampingi Wakil ketua TKN Jokowi-AMin Arsul Sani(MI/M. Irfan)

SETELAH berulangkali ditantang oleh berbagai unsur masyarakat, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sampai dengan saat ini belum juga membuka data internal mereka yang menjadi dasar klaim kemenangan kepada publik.

Menurut Juru bicara Milenial Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo- Ma'ruf Amin, Garda Maharsi, bisa jadi alasan BPN menolak membuka data internal rekapitulasi suara mereka karena tidak terorganisirnya saksi dari pihaknya dalam mengawal penghitungan suara.

"Jangan-jangan BPN menolak membuka data internal mereka karena BPN memang tidak mengorganisir saksi mereka secara berjenjang. Atau justru BPN tidak paham bahwa diperlukan rekap data dari saksi mereka untuk membantu mereka menghadapi proses teknis perhitungan suara," terang Garda saat memberikan keterangan, Selasa (30/4).

Menurut Garda, BPN seakan lupa bahwa pemilu bukan hanya melulu soal kontes politik antar-politisi, melainkan masyarakat juga diberikan kesempatan untuk memantau dan menghitung perolehan suara peserta politik, lewat proses perhitungan suara yang dilakukan secara terbuka.

Baca juga : Minta Pendukung Tunggu Hasil KPU, TKN: Jokowi Pemimpin Sejati

Berdasarkan hal tersebut, Garda menilai BPN Prabowo-Sandi tidak pernah serius dalam menyiapkan saksi-saksi mereka dalam pemilu.

"Terbukti dengan beberapa kasus dimana proses rekap di tingkat kelurahan yang berlarut karena lamanya saksi BPN datang. Seperti didesain untuk mempersulit proses rekapitulasi," terang Garda.

Garda menilai, alih-alih memberikan keterangan yang mendidik kepada publik terkait jalannya pemilu, BPN justru terus menerus berkelit sambil mendiskreditkan penyelenggaraan pemilu.

Menurut Garda, lewat penolakan mereka berharap dapat memperoleh simpati publik.

"Jangan beri pendidikan politik untuk rakyat dengan cara mendramatisir masalah. Terlebih mendramatisir masalah sebagai dalih atas ketidakcakapan mengelola hal teknis kalian sendiri," pungkas Garda. (OL-8)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Ghani Nurcahyadi
Berita Lainnya