Evaluasi Pemilu Serentak 2019 akan Dibahas Januari 2020

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah bersama DPR RI dan penyelenggara pemilu akan mengevaluasi pelaksanaan pemilu serentak 2019. Beberapa hal yang akan menjadi bagian evaluasi di antaranya jumlah TPS dan kesiapan logistik hingga waktu tiba di masing-masing TPS.

"Nantinya setelah selesai, awal tahun, bulan Januari (tahun 2020) kita kan rapat bersama DPR RI, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) serta semua pihak terkait. Pihak kami (Pemerintah) menginventarisasi hal-hal yang masih perlu disempurnakan dan ditingkatkan secara komprehensif mengenai jumlah TPS, logistik dan lain sebagainya," kata Tjahjo dalam keterangan resminya, Jakarta, Selasa (30/4).

Tak hanya itu, banyaknya anggota KPPS yang meninggal dunia dalam tugas juga menjadi bagian evaluasi ke depan. Selain ungkapan bela sungkawa, pemerintah akan memberikan apresiasi dan penghargaan atas dedikasi para Syuhada Kusuma Bangsa tersebut.

"Di luar dugaan adanya musibah banyak KPPS kita yang meninggal dunia, kami turut berduka cita. KPU dan Pemerintah melalui Menteri Keuangan juga akan memberikan sedikit bantuan sebagai rasa tanggung jawab. Tahun depan sistem kerjanya akan kami bagi, apakah dibagi per shift tergantung Pilpres dan Pilegnya digabung atau dipisah beberapa waktu," terang Tjahjo.

Baca juga: Evaluasi Pemilu Serentak, Ketua DPR: Gunakan E-Voting

Diungkapkan Tjahjo, evaluasi tersebut dimungkinkan akan dilakukan oleh anggota DPR RI terpilih dengan menjadwalkan pertemuan dengan pihak terkait.

"Saya kira DPR RI yang baru nanti, setelah terbentuk akan menjadwalkan pertemuan antara pemerintah dengan KPU dan dengan elemen-elemen pegiat demokrasi termasuk kita libatkan ahli misalnya dari LIPI dan sebagainya. E-voting menjadi salah satu materi yang perlu dipertimbangkan," papar Tjahjo.

Meski demikian, Tjahjo menilai secara umum pemilu serentak 2019 berjalan aman, lancar dan tertib yang ditopang dari kesiapan aparat keamanan saat pelaksanaan pencoblosan hingga tingkat partisipasi masyarakat yang melampaui target pemerintah.

"Tapi sudah cukup bagus sistem keamanan terpadu dari Polri, TNI dan BIN untuk mengamankan Pemilu. Tingkat partisipasi masyarakat juga cukup bagus lebih dari 80%," pungkasnya.(OL-5)