Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Umum Bara Hasibuan meminta kader PAN yang membuat petisi untuk memecat dirinya dari partai, belajar sejarah terlebih dahulu.
Ia mengatakan sebelum mengeluarkan petisi, baiknya segenap kader partai harus mengetahui posisi PAN selama ini di kancah perpolitikan Indonesia.
"Saya meminta mereka yang ingin saya dipecat untuk belajar dulu sejarah. Saya ikut mendirikan partai ini pada Agustus 1998, saya mengerti betul kenapa partai ini didirikan, fondasi dasarnya apa nilai nilai dasarnya apa," kata Bara ketika ditemui di D'Hotel, Jakarta Selatan, Senin (29/4).
Menurutnya, apa yang ia lakukan dengan menyatakan dukungan kepada pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin adalah sebagai sikap untuk menjaga akal sehat dan nilai kewajaran yang selama ini ditanamkan di tubuh partai.
"Saya juga melakukan itu semua untuk memperkuat soul jiwa dari partai ini," tandas Bara.
Maka dari itu, ia mempersilakan kepada siapa saja yang ingin memecatnya dari partai. Hingga saat ini, ia mengaku belum mendapatkan panggilan dari Dewan Kehormatan partai dan menerima surat resmi atas sikapnya yang berseberangan tersebut.
Baca juga: DPW PAN Sultra Dukung 01, Bara Hasibuan: Itu Realitas di Daerah
Sebelumnya, beredar sebuah petisi di aplikasi pesan Whatsapp yang berisi daftar nama pengurus PAN dari pusat hingga daerah. Mereka meminta DPP PAN untuk memecat Bara Hasibuan dari jabatan Wakil Ketua Umum sekaligus keanggotaan dalam PAN karena sikap politiknya yang berbeda dari keputusan Rakernas partai, yakni mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. (X-15)
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.
Syarat keanggotaan partai politik bagi calon legislatif merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional.
BELUM genap setahun menjabat, tiga kepala daerah di Indonesia dari Provinsi Riau, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Kolaka Timur ditangkap OTT KPK
Putra bungsu Presiden Jokowi itu juga menyebut bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini.
Ia menilai ada perpecahan antara Jokowi dengan PDIP yang mengusung pasangan Ganjar-Mahfud.
Beragam pembangunan telah dilakukan selama empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin.
JIKA tidak ada aral melintang pada 20 Oktober 2024 nanti, pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin akan segera berakhir.
"Pada pilihan 2019, pemilih Jokowi dan Ma'ruf Amin itu cenderung pilihannya untuk sementara ini masih banyak ke Ganjar Pranowo," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan
Surya Paloh menyampaikan pesan kepada seluruh anggota Fraksi NasDem agar tetap mendukung penuh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin (Jokowi-Maruf).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved