Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
WAKIL Ketua Umum Bara Hasibuan meminta kader PAN yang membuat petisi untuk memecat dirinya dari partai, belajar sejarah terlebih dahulu.
Ia mengatakan sebelum mengeluarkan petisi, baiknya segenap kader partai harus mengetahui posisi PAN selama ini di kancah perpolitikan Indonesia.
"Saya meminta mereka yang ingin saya dipecat untuk belajar dulu sejarah. Saya ikut mendirikan partai ini pada Agustus 1998, saya mengerti betul kenapa partai ini didirikan, fondasi dasarnya apa nilai nilai dasarnya apa," kata Bara ketika ditemui di D'Hotel, Jakarta Selatan, Senin (29/4).
Menurutnya, apa yang ia lakukan dengan menyatakan dukungan kepada pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin adalah sebagai sikap untuk menjaga akal sehat dan nilai kewajaran yang selama ini ditanamkan di tubuh partai.
"Saya juga melakukan itu semua untuk memperkuat soul jiwa dari partai ini," tandas Bara.
Maka dari itu, ia mempersilakan kepada siapa saja yang ingin memecatnya dari partai. Hingga saat ini, ia mengaku belum mendapatkan panggilan dari Dewan Kehormatan partai dan menerima surat resmi atas sikapnya yang berseberangan tersebut.
Baca juga: DPW PAN Sultra Dukung 01, Bara Hasibuan: Itu Realitas di Daerah
Sebelumnya, beredar sebuah petisi di aplikasi pesan Whatsapp yang berisi daftar nama pengurus PAN dari pusat hingga daerah. Mereka meminta DPP PAN untuk memecat Bara Hasibuan dari jabatan Wakil Ketua Umum sekaligus keanggotaan dalam PAN karena sikap politiknya yang berbeda dari keputusan Rakernas partai, yakni mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. (X-15)
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) se-Jawa Barat menangani 131 dugaan pelanggaran pemilu. Jumlah pelanggaran diduga akan terus meningkat menjelang pelaksanaan pemilu 2024.
Kesepakatan koalisi ditandai dengan pembacaan deklarasi dari masing-masing pimpinan parpol.
Tata kelola organisasi partai politik dibenahi melalui aturan dan standar modern. Kaderisasi harus berjalan melalui tahapan secara berkelanjutan, kontrol atas potensi penyimpangan
PRESIDEN Joko Widodo merespons pertanyaan awak media mengenai restu yang diberikan bagi putra bungsunya Kaesang Pangarep, yang disebut-sebut berpotensi maju dalam Pilkada 2024.
KOALISI Indonesia Maju (KIM) sejak awal telah berkomitmen untuk tetap bersatu dalam pilpres dan pilkada. Komitmen ini semakin kuat saat pilpres usai dan berhasil menjadikan Prabowo Subianto
TEMUAN terkait dugaan adanya ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi partai politik dinilai akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024.
Dengan kualitas saksi yang sangat amburadul, dan dengan ketegasan MK yang luar biasa, dapat dipastikan bukti dan saksi dari BPN 02 mentah dan tuntutan akan ditolak seluruhnya.
Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019 - 2024 pada tanggal 20 Oktober 2019, dihadiri oleh Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Negara sahabat.
Pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul di TPS 29 dekat kediaman Wakil Ketua Umum PAN yang juga Wali Kota Bogor, Bima Arya.
Pembangunan akan dilaksanakan pada bulan Juli dan diselesaikan pada bulan September mendatang atau sebelum pelantikan Presiden 2019-2024.
Peniadaan agenda Car Free Day guna mengantisipasi gangguan kamtibmas saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden
Aktivis medsos tersebut membagikan lebih dari 20 set foto pasangan Presiden dan Wapres Jokowi-Amin ke SMU Yappenda dan PKBM 04 Pademanangan, Jakarta Utara
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved