PDIP Kedepankan Politik Energi Terbarukan

PDI Perjuangan bergerak cepat. Diskusi intens dengan para pakar yang punya kemampuan di berbagai kebijakan publik dilakukan guna mendukung Periode Kedua Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satunya terkait bagaimana membangun kedaulatan energi nasional.

"Lima tahun pertama, Pak Jokowi memperkuat kedaulatan energi nasional. Electricity meningkat. Sumber energi dan kapasitas pembangkit terpasang surplus. Maka periode kedua nanti, PDI Perjuangan akan dorong kebijakan infrastruktur LPG untuk rakyat," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan resmi, Jumat (26/4).

Kebijakan energi prorakyat sangatlah strategis dan menentukan efisiensi penggunaan energi nasional.

"Selain jejaring infrastruktur  LPG hingga menyentuh pintu-pintu rakyat, penggunaan solar cell energy sangat penting, demikian pula tenaga hidro dan panas bumi. Kebijakan energi terbarukan ini sangat penting guna menjaga bumi dan bangun masa depan," imbuhnya.

Baca juga: Usai Reses DPR, PKS Minta Segera Dilakukan Evaluasi Pemilu

Usulan kebijakan melalui diskusi dengan para pakar tersebut sangat tepat, daripada menghabiskan energi yang tidak perlu seperti klaim kemenangan sepihak tanpa akurasi data rekapitulasi.

"PDI Perjuangan move on saja. Kami mulai membahas rancangan kebijakan strategis guna menjabarkan visi misi Jokowi-KH Ma'ruf Amin yang senafas dengan upaya mewujudkan Trisaksi, Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Mari kita berimajinasi tentang Indonesia maju bertumpu pada kualitas SDM kita. Kita pikirkan langkah strategis mewujudkannya. Itu lebih positif daripada sekedar main klaim, atau berdebat yang tidak perlu. Saatnya elite politik memberikan keteladanan untuk rakyat," papar Hasto.

PDI Perjuangan sendiri akan terus menjalankan apa yang Megawati Soekarnoputri maksudkan untuk mendorong Research Based Policy, suaru tradisi kebijakan publik melalui penelitian dengan melibatkan pakar berbagai disiplin ilmu.

"Kami libatkan para pakar yang hebat-hebat, namun memahami persoalan rakyat, dan keIndonesiaan kita, sehingga kebijakan yang diusulkanpun akan membumi dan membawa kemajuan bagi Indonesia Raya kita," pungkasnya. (RO/OL-2)