Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KUASA hukum Bowo Sidik Pangarso, anggota DPR yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi di KPK, kini memberikan keterangan berbeda soal nama-nama pihak yang sebelumnya disebut terkait dana yang disimpan bersangkutan.
Saut Edward Rajagukguk, pengacara Bowo, mengaku belum mengetahui keterangan kliennya perihal penyebutan nama Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita terkait dengan dana yang di-simpan Bowo.
Saut membantah kliennya menyebut nama Menteri Enggartiasto pada pemeriksaan di KPK, sebagaimana diberitakan di majalah mingguan Tempo. Saut mengaku Bowo baru menyebutkan ada menteri yang memberinya dana. Namun, mengenai nama, Bowo belum mengungkap secara detail.
"Saya belum tahu kalau klien kami apakah dapat uang Rp2 miliar dari Mendag Enggartiasto. Pak Bowo hanya bilang dari salah seorang menteri, tapi dia tidak pernah sebutkan nama," kata Saut.
KPK menyatakan masih mempelajari informasi dan keterangan yang disampaikan tersangka Bowo Sidik.
Soal nama menteri, KPK tak mengulasnya.
Pada pokok perkaranya, Bowo dijerat hukum lantaran diduga menerima suap atas jasa angkut pupuk dan menerima gratifikasi.
Bowo dibekuk KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT). Juru bicara KPK Febri Diansyah menanggapi santai info yang disampaikan media mengenai Mendag dalam ka-sus ini.
Menurutnya, penyidik akan melihat kesesuaian pada sejumlah keterangan yang disampaikan, baik oleh saksi maupun tersangka.
"Jika keterangan atau pun informasi disampaikan dalam sebuah pemeriksaan dan dituangkan dalam berita acara, tentu kami pelajari informasi tersebut. Apakah berdiri sendiri ataukah ada kesesuaian dengan bukti-bukti lain" kata Febri.
Bisa terungkap
Terhadap pernyataan Bowo yang menjadi polemik, pakar hukum pidana Faisal Santiago menyarankan kepada penyidik KPK untuk membuka rekening Bowo Sidik.
Menurutnya, tujuannya untuk mengetahui dari mana saja aliran dana yang diterima Bowo Sidik.
Sekaligus ini untuk menegaskan fakta hukum sebenarnya.
Hal sama diutarakan Pakar Hukum Pidana Chairul Huda, sehingga siapa pun yang memberikan uang kepada Bowo Sidik bisa terungkap.
"Saya pikir untuk kepentingan penyidikan membuka rekening tersangka Bowo bo-leh saja supaya dapat lebih jelas aliran dananya."
Pembukaan aliran dana ke politikus Partai Golkar itu juga diserukan kubu capres Prabowo Subianto.
Apalagi, disebutkan bahwa Bowo menyiapkan aliran dana Rp8 miliar ke dalam 400 ribu amplop dan diduga untuk serangan fajar pemilu. (P-1)
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
Petrokimia Gresik Bangun Tangki Asam Sulfat 40 Ribu Ton untuk Perkuat Produksi Pupuk NPK
Selama ini, sektor pertanian di Papua terbebani oleh ongkos pengiriman pupuk yang sangat mahal.
“Kebutuhan pupuk petani mencapai sekitar 50 ton per hari, sementara pengiriman yang masuk ke kios sangat terbatas."
PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) menutup tahun 2025 dengan kinerja produksi yang melampaui target, menandakan peran strategis perusahaan dalam menjaga pasokan pupuk nasional.
PROVINSI Jawa Timur masih menjadi tulang punggung produksi beras untuk menopang kebutuhan nasional.
PT Pupuk Indonesia (Persero) bersama Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia resmi menandatangani kontrak pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved