Klaim Prabowo Dianggap Meresahkan Masyarakat

ORGANISASI kemasyarakatan Nusantara Bangkit berencana melaporkan capres Prabowo Subianto kepada pihak berwenang. Pernyataan sepihak Prabowo terkait Pilpres 2019 dianggap telah meresahkan masyarakat.

"Akibat klaim sepihak Prabowo Subianto, legitimasi penyelenggaraan pemilu terancam serta berpotensi menimbulkan keretakan sosial di masyarakat Indonesia," ujar Ketua Umum DPP Nusantara Bangkit Ivan PP dalam konferensi pers, di Jakarta, Senin (22/4).

Nusantara Bangkit yang merupakan ormas besutan Jenderal (Purn) Moeldoko tidak menoleransi siapa pun yang menggunakan langkah inkonstitusional terhadap hasil ajang pesta demokrasi. Pun mereka yang terbukti melanggar hukum bakal dipidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut dia, kepentingan seluruh rakyat tanpa memandang pilihan politik yang berbeda-beda sejatinya tetap diprioritaskan.

Baca juga: Prabowo Ingin Bertemu Langsung dengan Jokowi

Ivan mengingatkan agar Prabowo dan seluruh pendukungnya mengedepankan mekanisme yang konstitusional.

"Isu dan dorongan people power oleh segelintir orang adalah bentuk hasutan yang disengaja untuk mengendurkan semangat persatuan dan kesatuan. Kami mendesak agar sumber wacana people power itu harus dihentikan dan diusut tuntas," tegasnya

Sebagai mantan prajurit TNI, seharusnya loyalitas dan komitmen Prabowo terhadap NKRI dan kesetiaannya pada Sapta Marga tidak perlu diragukan.

Ironisnya, realitas pemilu justru memberikan fakta lain. Mantan Danjen Kopassus itu sengaja menyulut bibit perpecahan dengan pernyataan telah memenangkan Pilpres 2019.

"Kami meminta aparat TNI dan Polri menindak tegas setiap pelanggaran yang mengancam keutuhan NKRI. Kami juga mengingatkan elite-elite politik berhenti menunggangi situasi dan kondisi untuk kepentingan politiknya," katanya.

Lebih jauh, imbuh dia, pihaknya berjanji akan mengawal dan memastikan proses penghitungan suara pemilu secara konstitusional.

Ormas Nusantara Bangkit juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga tali persaudaraan dan kekeluargaan dalam bingkai NKRI. (OL-2)