Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISIONER Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengatakan tidak benar bahwa ada pencetakam surat suara di kantor media. Pencetakan hanya bisa dilakukan oleh pihak yang sudah ditunjuk oleh KPU.
Hal itu diungkapkam Wahyu terkait adanya puluhan warga anggota LSM dikabarkan menggerebek kantor media Tribun Timur, Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka menuding telah terjadi pencetakan dan penimbunan surat suara secara ilegal di kantor Tribun Timur.
"Tidak mungkin, jadi terkait dengan kabar yang beredar ada surat suara dicetak ilegal itu dipastikan tidak benar," ujar Wahyu, ketika dihubungi, Minggu, (21/4).
Wahyu mengatakan belum menerima laporan dari KPU Makassar soal masalah tersebut. Namun, Wahyu tidak menutup kemungkinan bahwa bisa saja lokasi itu memang disewa KPU Makassar untuk menyimpan logistik pemilu.
"Ini konteksnya penyimpanan kapan? Kalau terkait penyimpanan logistik kita kan memang menyediakan dana untuk sewa gudang, karena memang situasi di KPU kabupaten kota itu sebagian besar tidak dilengkapi gudang yang memadai. Sehingga penyimpanan logistik pemilu dulu itu memang kita mneyediakan anggaran untuk sewa gudang," ujar Wahyu.
Di lini masa media sosial, beredar video dan foto puluhan massa sedang mendatangi kantor Tribun Timur menjadi viral setelah diunggah oleh akun bernama Budi Akbar. Dalam foto dan video yang diunggah terlihat ada tumpukan kertas seperti surat-surat suara. Namun, belum ada konfirmasi lebih lanjut tentang kebenaran foto dan penemuan surat suara tersebut. (A-2)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved