Headline
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara merinci data hoaks semakin meningkat di bulan April. Hoaks paling banyak berkaitan dengan pilpres. Hoaks tidak berhenti meski pemungutan suara sudah usai Rabu (17/4) lalu.
"Perkiraanya kalau kita bandingkan hari pertama bulan Maret dan 17 hari pertama bulan April, lebih banyak april. Saya harap turun tapi ternyata tidak, justru masih ada terus. Kita identifikasi masih ada yang berkaitan dengan pilpres," ujarnya di Gedung KPU, Menteng, Jakarta, Sabtu (20/4).
Hoaks yang mengarah ke KPU, kata Rudiantara, dibantu oleh tim khusus untuk diturunkan.
"Sekarang kita coba menangani ada tim khusus dari kami dan KPU untuk menangani masalah itu," jelasnya.
Baca juga: Menkominfo: Tunggu Keputusan KPU
Kominfo dan KPU mempunyai satgas (satuan tugas) yang berfungsi untuk memerangi hoaks terutama yang ditunjukan ke KPU.
"KPU kan memang lembaga yang independen untuk menyelenggarakan pemilu, ya kita hormati lah jangan dibikin hoaks-hoaks ke arah KPU. Kita hormati teman-teman KPU, kasihan sudah kerja keras masih dilempar hoaks juga," tandasnya.(OL-5)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
UU ITE 2024 tidak menghapus sanksi pidana bagi penyebar hoaks dan ujaran kebencian. Regulasi baru justru memperjelas batasan jenis kebohongan digital
Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya selidiki laporan Partai Demokrat terkait hoaks yang menyeret SBY. Empat akun medsos dipolisikan atas fitnah korupsi dan status tersangka.
BMKG mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya hoaks cuaca di puncak musim hujan Desember-Februari, termasuk isu Squall Line.
BMKG memastikan kabar ancaman Squall Line dan badai ekstrem 31 Desember 2025–1 Januari 2026 adalah hoaks. Tidak ada peringatan resmi dikeluarkan.
Sebuah video palsu berdurasi 12 detik yang mengeklaim sebagai rekaman sel Jeffrey Epstein sebelum tewas muncul di situs pemerintah.
Dia menjelaskan bahwa dorongan untuk memperluas literasi digital ini dipicu oleh tingginya tingkat akses internet di Batam yang telah mencapai 89 persen.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved